Legislator harap pembangunan Kota Palu perhatikan aspek gender

id dprd palu,fraksi nasdem,nasdem,mutmainah korona,anak sulteng,han 2020,hari anak nasional

Legislator harap pembangunan Kota Palu  perhatikan aspek gender

Ketua Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Palu, Mutmainah (ANTARA/HO-Ala)

Palu (ANTARA) - Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan DPRD Kota Palu, Mutmainah berharap pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota setempat, memperhatikan aspek gender alias responsif gender.

"Saya sangat berharap program pembangunan Kota Palu ke depan harus memperhatikan aspek gender dan perlindungan anak sebagai pondasi dalam pembangunan daerah," ungkap Mutmainah di Palu, Jumat, berkaitan dengan momentum HAN 2020.

Ia berharap persoalan gender atau pembangunan yang responsif gender benar-benar diperhatikan oleh Pemkot Palu, agar ke depan peraturan daerah yang dibuat utamanya perda mengenai perlindungan perempuan dan anak benar-benar terimplementasi dengan baik.

"Semoga ke depan ini menjadi perhatian utama oleh Pemerintah Kota Palu, agar perda yang dilahirkan tidak sekedar nama saja," sebutnya.

Menurut dia, semakin baik kebijakan yang dilahirkan maka semakin baik pula kualitas hidup warganya. Utamanya, terkait dengan perlindungan anak, dengan melindungi hak anak sepenuhnya untuk mengenyam pendidikan.

"Kualitas pendidikan, akan menyuplai kualitas hidup keluarga dan akan berkontribusi pada kualitas hidup anak, untuk masa depan anak–anak kita ke depan," sebutnya.

Mutmainah yang politisi Partai NasDem itu mengemukakan, selain penguatan ekonomi, mendesak pula edukasi kesehatan reproduksi, pendidikan anak usia remaja, dan kegiatan sosial warga lainnya, yang mengarah pada upaya pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak.

"Bila perlu, berbagai program yang menjadi insiatif warga harus diakomodir dalam kebijakan dana kelurahan," katanya.

Hal itu untuk memaksimalkan kampanye perlindungan anak di tingkat RT dan RW, dengan melakukan pengawasan bersama terhadap anak, sebagai langkah bersama semua komponen warga dalam melindungi anak.

"Sentuhan programnya bisa melalui program pendidikan informal berbasis keluarga, perluasan informasi berbasis RW dan RT maupun ada peraturan tingkat RT untuk melakukan pengawasan bersama antar-tetangga melalui kampanye “anakmu adalah anak kita”," ujarnya.