"Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dalam memulihkan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala tidak hanya sebatas melakukan pendampingan dan pengawasan, tetapi ikut terlibat membangun daerah terdampak tangguh bencana," kata Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng Rezki Agung yang dihubungi di Palu, Senin.
Dia menjelaskan, Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana gempa dan tsunami di Sulteng dan wilayah terdampak lainnya, Kementerian PUPR bertugas antara lain untuk melaksanakan pendampingan dan pengawasan dalam rangka pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat dan kontraktual, utamanya terhadap penyediaan huntap relokasi.
Dia menjelaskan, sejak 2019-2020, pembangunan hunian warga penyintas di Sulteng tercipta kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Pemerintah Daerah setempat serta dunia usaha telah terbangun 2.688 unit huntap skema relokasi.
Baca juga: Pemprov Sulteng berusaha percepat pembangunan hunian tetap
Baca juga: Gubernur Longki Djanggola harap rehab-rekon pascagempa dilakukan dengan baik
"Dari 2.688 unit huntap, Kementerian PUPR telah membangun 630 unit huntap satelit tersebar di Kota Palu sebanyak 230 uni dan Kabupaten Sigi 400 unit, sisanya di bangun LSM dan pihak lain," ujar Agung.
Olehnya, dia berharap pada tahap pembangunan tahun 2021-2022, pihaknya tetap membangun kolaborasi dengan para pihak, agar pemenuhan kebutuhan atas hunian oleh warga penyintas dapat terpenuhi dengan cepat.
Dia memaparkan, tahun ini Kementerian PUPR menyediakan kurang lebih 1.076 huntap terdiri dari 98 unit di Kota Palu, 330 unit di Kabupaten Sigi, dan 648 unit Donggala yang pembangunannya sedang berlangsung, serta lebih dari 3.300 unit masih dalam persiapan.
Sebanyak 230 unit huntap satelit dibangun di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sudah ditinjau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dony Monardo pada akhir Maret lalu.
"Dari peninjauan itu, BNPB menyatakan cukup puas dengan hasil konstruksi, dan saat ini sudah sekitar 26 unit ditinggali warga penyintas," ucap Agung.
Dia menambahkan, hingga dua tahun pascagempa, tsunami dan likuefaksi di tiga daerah terdampak parah di Sulteng masih banyak warga penyintas bertahan di hunian sementara (huntara) karena belum memiliki huntap.
Atas dasar itu, katanya, PUPR terus berupaya mendorong percepatan rehab-rekon dengan berbagai kendala dan tantangan dihadapi, di tambah situasi yang belum kondusif akibat pandemi COVID-19 masih berkepanjangan.
"Situasi ini bukan menjadi penghalang bagi kami dalam menyediakan hunian korban bencana. Hunian yang sudah terbangun saat ini diproyeksikan rampung bertahap hingga Desember 2021, dan sisanya diselesaikan di tahun 2022," kata Agung.
Baca juga: Pansus rehab-rekon minta Pemkot Palu evaluasi progres huntap mandiri
