Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambahkan atribut baru pada seragam harian seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).
Hadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan. Hadi telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Menurutnya, selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan.
"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tutur Hadi.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga Ganip Warsito menjelaskan kegunaan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru.
Menurutnya, Menteri ATR ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik sekaligus motivasi.
Penambahan atribut seragam baru tersebut diluncurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Selasa (26/7).
Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata Hadi Tjahjanto.
Program Pelataran
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan 107 kantor BPN siap melaksanakan program pelayanan pertanahan akhir pekan (pelataran). "Dalam data kami, akan ada sebanyak 107 kantah (kantor pertanahan) yang akan menjalankan program ini,” katanya.
Dia menjelaskan loket prioritas itu untuk pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat. "Khususnya bagi kantor pertanahan yang berada di kota-kota besar," ujarnya.
Selain program pelataran, Kementerian ATR juga meluncurkan program inovasi hotline pengaduan. “Program hotline atau kontak pengaduan dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, permohonan informasi, maupun dalam penyampaian aspirasi,” jelas Hadi.
Hotline pengaduan bagi masyarakat ini adalah hasil kolaborasi dengan PT Telkom Indonesia. Layanan ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan berbasis Whatsapp yang responsif dan cepat. Sehingga, dapat memberikan informasi kepada masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Adapun nomor hotline yang difasilitasi Kementerian ATR/BPN adalah 08111-068-0000. “Harus responsif, tidak boleh menunggu," ujarnya.
Dia juga menginstruksikan seluruh Kantor wilayah dan kantor pertanahan agar memaksimalkan penggunaan media sosial. Kata Hadi, saat ini masyarakat menginginkan kemudahan untuk mengakses layanan dengan cepat tanpa kendala ruang dan waktu. Melalui sebuah sistem digital yang aman, andal, transparan, dan akuntabel, masyarakat akan bisa merasakan kehadiran Kementerian ATR/BPN.
“Berikan pelayanan terbaik, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang takut datang ke kantor di daerah. Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, kalau bisa cepat mengapa harus diperlambat,” pesan Hadi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jajaran Kementerian ATR/BPN punya tambahan seragam baru
