Bawaslu Sulteng Petakan Kerawanan Pilkada 2017

Selasa, 29 November 2016 08:52 WIB

Bawaslu (antaranews)

Palu, (antarasulteng.com) - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah Asrifai mengatakan telah melakukan pemetaan kerawanan Pilkada 2017, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauaun dan Buol.

"Berdasarkan jadwal, hari pemungutan suara pilkada serentak tinggal 80 hari lagi, terhitung sejak Sabtu 26 November. Karena itu, kami telah mengundang sejumlah pihak untuk memberikan masukan menyangkut titik rawan pilkada ini," katanya, di Palu, Senin.

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad itu juga menekankan pihaknya juga mengelaborasi dengan hasil riset mengenai kerawanan pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 lalu.

"Ada beberapa catatan dalam empat pilar terkait kerawanan tersebut, yakni dari segi electoral management body atau sisi penyelenggara, regulasi, masyarakat dan partai politik," ujarnya lagi.

Sejumlah pihak dikumpulkan dalam pelaksanaan focus group discussion (FGD) untuk menginventarisir titik rawan Pilkada 2017.

Sejumlah pakar, baik yang memiliki latar belakang politik, hukum dan kepemiluan maupun yang memiliki pengalaman langsung dengan kepemiluan diundang menjadi narasumber.

Mereka adalah dosen di perguruan tinggi ternama, seperti Untad, Unisa, IAIN, Muhammadiyah dan Stisipol. Adapula dari organisasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), kata Asrifai lagi.

Hasil FGD tersebut, ujar dia, selanjutnya akan disusun oleh tim ahli Bawaslu menjadi modul panduan pengawasan titik rawan pilkada.

Sebelumnya, mantan Ketua Panwaslu Sulteng Dr Kasman Jaya Saad mengatakan kemungkinan besar politik uang memiliki korelasi dengan tingkat partisipasi pemilih.

"Jangan-jangan ini juga karena tradisi ketimuran kita. Seseorang akan merasa berutang budi untuk datang ke TPS ketika sudah diberi uang," katanya lagi.

Kasman mengatakan pula, keberadaan ASN sebagai penyelenggara pemilu pada pilkada di Bangkep dan Buol merupakan salah satu titik rawan yang harus diwaspadai.