BPS sebut Indeks Ketimpangan Gender turun 0,012 poin pada 2023

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,447 pada 2023, menurun 0,012 poin dibandingkan pada 2022 yang sebesar 0,459.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan IKG Indonesia pada 2023 melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak 2019.

“Nilai Indeks Ketimpangan Gender Indonesia adalah sebesar 0,447, turun 0,012 poin dibandingkan 2022," kata Amalia saat konferensi pers di Jakarta, Senin.



Meskipun penurunan sebesar 0,012 poin pada 2023 sedikit lebih kecil dibandingkan penurunan IKG pada 2020 yang sebesar 0,016 poin, namun selama lima tahun terakhir, IKG Indonesia secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Dari data ini, menurut Amalia menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Sejak 2018, IKG Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,010 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,052 poin selama lima tahun terakhir.

Amalia menjelaskan, penurunan IKG Indonesia 2023 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, khususnya dimensi pasar tenaga kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 53,41 persen pada 2022 menjadi 54,52 persen pada 2023, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat dari 83,87 persen pada 2022 menjadi 84,26 persen pada 2023.

IKG Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten pada ketiga dimensi pembentuknya.



Pada dimensi kesehatan reproduksi terdapat perbaikan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia telah berhasil diminimalkan.

Indikator dimensi kesehatan reproduksi pada 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2022. Pada 2023, MTF mencapai 0,126, sedikit menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 0,140.

MHPK20 mengalami penurunan sebesar 0,007 poin dari tahun sebelumnya menjadi 0,258.

MTF merupakan proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Sedangkan MHPK20 adalah proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun.

Selanjutnya pada dimensi pemberdayaan, pada 2023, jumlah anggota parlemen perempuan meningkat sebesar 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 22,14 persen. Sebaliknya, jumlah anggota parlemen laki-laki mengalami penurunan menjadi 77,86 persen.

Amalia menilai kondisi ini mencerminkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan menjadi lebih setara dibandingkan sebelumnya.



Kemudian pada dimensi penyusun IKG yang terakhir yakni dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

TPAK laki-laki mencapai 84,26 persen pada 2023, meningkat sebesar 0,39 persen poin dari tahun sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, TPAK perempuan meningkat 1,11 persen poin dari 53,41 persen pada 2022 menjadi 54,52 persen pada 2023.

Semakin tinggi peningkatan TPAK perempuan dibandingkan laki-laki menunjukkan bahwa peluang perempuan dan laki-laki untuk memasuki pasar kerja semakin setara. Terlebih lagi, TPAK perempuan menunjukkan tren yang relatif moderat dibandingkan TPAK laki-laki yang cenderung lebih fluktuatif pada periode 2018-2023.

Amalia menjelaskan bahwa keadaan ketimpangan gender juga penting untuk dicermati di seluruh wilayah. Secara umum, IKG Indonesia pada 2023 mengalami perbaikan di sebagian besar provinsi di Indonesia.

Secara total, 28 dari 34 provinsi mengalami penurunan pada 2023. Sebaliknya, terdapat lima provinsi yang mengalami peningkatan IKG, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan kenaikan tertinggi sebesar 0,015 poin, disusul Kalimantan Utara (0,008), Papua (0,003), NTB (0,002), dan Sulawesi Tenggara (0,001).

Hanya Provinsi Papua Barat yang tidak mengalami perubahan IKG. Sedangkan penurunan paling signifikan terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yang turun 0,098 poin, disusul Bali (0,082) dan DKI Jakarta (0,064).

“Perubahan IKG di provinsi-provinsi tersebut mempertegas situasi ketimpangan gender yang secara keseluruhan juga paling rendah di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia,” tutupnya.