Tolitoli, (Antaranews Sulteng) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta satuan tugas (Satgas) percepatan pelaksanaan berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017, dapat bekerja efektif di pemerintahan kabupaten dan kota se-Sulteng untuk mendorong investasi.
"Minggu ini, Gubernur Sulteng bersama seluruh bupati akan diundang Presiden guna menyamakan persepsi terkait peningkatan pelayanan perizinan di bidang investasi," ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P2TSP Sulteng Sandra Tobondo dalam rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah tingkat Sulteng di Tolitoli, Senin.
Sandra menyampaikan arahan Presiden yang disampaikan lewat Menko Prekonomian itu untuk menjadi perhatian bersama, karena saat ini prekonomian Indonesia sangat baik dibading dengan kondisi ekonomi global. Namun kondisi perekonomian Indonesia belum diikuti dengan peningkatan nilai eksport.
Baca juga: Sulteng Masuk Nominasi "Regional Marketing Award"
Menurut Sandra, nilai eksport Indonesia masih kalah dengan nilai Thailand, Vietnam dan Malasiya sehingga dengan kondisi itu, Presiden mengharapkan seluruh kepala PTSP dapat meningkatkan pelayanan perijinan pada bidang investasi berbasis ekpor.
Sandra juga mengharapkan, Rakor tersebut dapat menghasilkan strategi peningkatan pelayanan perizinan sesuai dengan tema mewujudkan investasi yang berkualitas menuju Sulteng maju dan berdaya saing.
Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman H. Budding mengatakan tema Rakor sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tolitoli, dimana setiap tahunnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, melalui pengembangan potensi unggulan yakni bidang pertanian dan pariwisata.
"Terima kasih atas kepercayaan pelaksanaan Rakor di Tolitoli, dan semoga bisa menghasilkan peningkatan pelayanan perijinan yang baik, untuk meningkatkan investasi di Tolitoli," harap Wabup.
Sementara itu Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bunga Elim Somba mengatakan urusan penanaman modal sangat terkait dengan iklim berusaha, promosi, pelayanan perizinan, pengendalian serta data dan sistim informasi.
"Hal-hal ini merupakan kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD untuk mendorong tercapainya visi Pemprov Sulteng yaitu Sulteng yang maju, mandiri dan berdaya saing.
Baca juga: Sulteng Peringkat Pertama Realisasi Investasi Di KTI
Satgas percepatan pelaksanaan berusaha diminta harus efektif
Kepala Ir. Ch. Sandra Tobondo, MT (Antarasulteng.com/istimewa)
