Pembangunan huntara korban gempabumi di Palu capai 90 persen

id huntara

Pembangunan huntara korban gempabumi di Palu capai 90 persen

Seorang anak pengungsi korban bencana gempa dan likuefaksi bermain disekitar lokasi Hunian sementara (Huntara ) bantuan pemerintah yang mulai ditempati oleh pengungsi di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (12/2/2019). Masa transisi darurat bencana alam gempa, tsunami dan likuefaksi yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dijadwalkan akan berakhir pada 23 Februari 2019 dan akan dilanjutkan dengan masa pemulihan. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pd.

Palu  (Antaranews Sulteng) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota Palu terus bekerja menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu Iskandar Arsyad, Sabtu mengatakan hingga kini pekerjaan penyelesaikan pembanguann huntara di Ibu Kota Provinsi Sulteng itu sudah mencapai sekitar 90 persen.

Ia mengatakan dari 288 unit huntara yang dibangun, 226 unit diantaranya sudah selesai. Dan huntara yang sudah terisi atau dihuni sekarang ini sebanyak 114 unit tersebar di sejumlah titik dalam wilayah Kota Palu.

Huntara tersebut tersebar di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Silae, Petobo dan Kelurahan Tondo,Kecamatan Palu Timur, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.

Ia menjelaskan huntara yang dibangun oleh Kementerian PUPR, belum termasuk yang juga dibangun berbagai NGO (Non Government Organization).

Dia menambahkan, khusus ratusan unit huntara yang dibangun sejumlah NGO, seluruhnya sudah rampung.

Iskandar mengatakan kendala yang dialami dalam menyelesaikan pembangunan huntara terletak pada pembangunan infrastruktur dasar di kawasan huntara dan spesifikasi huntara yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berbeda dengan banyak NGO yang hanya membangun huntara tanpa membangun infrastruktur dasar di kawasan huntara sehingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan huntara yang dibangun NGO menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah.

"Infrastruktur dasar itu meliputi akses jalan menuju huntara dan di kawasan huntara, sarana air bersih dan jaringan listrik seperti pemasangan meteran listrik di setiap unit huntara," jelas Iskandar.

Sementara huntara berstandar SNI Kementerian PUPR yang harus dipenuhi lanjut Iskandar seperti memiliki fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK), ada dapur umum, tempat ibadah, tempat bermain anak dan klinik kesehatan.

Iskandar yakin huntara yang ada dapat menampung seluruh pengungsi yang terdampak bencana mengingat jumlah pengungsi yang terus turun dan stagnan pada angak 40 ribu jiwa.

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut hingga saat ini sebanyak 441 unit hunian sementara (huntara) yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala telah selesai dibangun dan siap dihuni.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto memastikan sisa 258 unit huntara yang saat ini masih dalam proses pengerjaann akan rampung sebelum masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir.

"Kita upayakan sebelum masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir pada 23 Februari 699 unit huntara sudah selesai dibangun dan siap dihuni. Nah ini yang harus cepat diisi," kata Arie.