Pemerintah Kabupaten Morowali memperluas akses layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan melalui program Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat ...
Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat kualitas layanan bantuan hukum melalui kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit untuk meningkatkan layanan pelaporan pos ...
Kementerian Hukum (Kemenkum) RI memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik untuk memastikan seluruh layanan hukum dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan efisien. Menteri ...
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komisaris Jenderal PolisiSuyudi Aris Seto mengajak para kepala desa di Sulawesi Tengah untuk mendukung program Desa Bersih Narkoba atau ...
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai persoalan desa. ...
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan hak konstitusional warga negara atas akses ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berjalan optimal dan ...
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau hukum pidana di manapun berlaku secara universal, tetapi ada tiga hal yang tak bisa ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) melaksanakan pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I (Parletak I) tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akses keadilan yang cepat dan ramah bagi masyarakat ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah Rakhmat Renaldy mengatakan pembentukan pos bantuan hukum (Posbakum) di seluruh kelurahan dan desa se-Sulawesi Tengah telah ...