Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam waktu dekat mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa membahas rencana pemilihan kepala desa di kabupaten tersebut.
"Pembahasan rencana pemilihan kepala desa akan dibahas lewat rapat dengar pendapat dalam waktu dekat," kata Anggota Komisi I DPRD Parigi Moutong, I Putu Eddy Tangkas Wijaya, di Parigi, Selasa.
Menurut dia, rapat dengar pendapat perlu dilakukan, sekaligus bagian dari koordinasi dengan lembaga legislatif, karena menyangkut kepentingan desa untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan enam tahun ke depan.
Rencananya, Pemkab Parigi Moutong menggelar pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 dengan tahapan di perkirakan Maret-April 2021 yang diikuti kurang lebih 58 desa.
"Banyak hal perlu dibahas dalam rapat dengar pendapat nanti, misalnya kesiapan penyelenggara yang tentu harus didukung dengan ketersediaan anggaran, oleh karena itu kami perlu mendengarkan penjelasan instansi teknis terkait," ujar Eddy.
Meski begitu, katanya, DPRD belum bisa memastikan apakah rencana kegiatan pemilihan tetap berlanjut atau tidak, sebab perlu mendengarkan penjelasan instansi terkait.
Selain pembahasan pemilihan, dalam rapat pendapat nanti akan mengundang sejumlah instansi lain guna mendengarkan penjelasan rencana pemekaran desa.
"Pada intinya, menunggu hasil dengar pendapat nanti, kita tidak bisa meraba-raba," demikian Eddy.
"Pembahasan rencana pemilihan kepala desa akan dibahas lewat rapat dengar pendapat dalam waktu dekat," kata Anggota Komisi I DPRD Parigi Moutong, I Putu Eddy Tangkas Wijaya, di Parigi, Selasa.
Menurut dia, rapat dengar pendapat perlu dilakukan, sekaligus bagian dari koordinasi dengan lembaga legislatif, karena menyangkut kepentingan desa untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan enam tahun ke depan.
Rencananya, Pemkab Parigi Moutong menggelar pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 dengan tahapan di perkirakan Maret-April 2021 yang diikuti kurang lebih 58 desa.
"Banyak hal perlu dibahas dalam rapat dengar pendapat nanti, misalnya kesiapan penyelenggara yang tentu harus didukung dengan ketersediaan anggaran, oleh karena itu kami perlu mendengarkan penjelasan instansi teknis terkait," ujar Eddy.
Meski begitu, katanya, DPRD belum bisa memastikan apakah rencana kegiatan pemilihan tetap berlanjut atau tidak, sebab perlu mendengarkan penjelasan instansi terkait.
Selain pembahasan pemilihan, dalam rapat pendapat nanti akan mengundang sejumlah instansi lain guna mendengarkan penjelasan rencana pemekaran desa.
"Pada intinya, menunggu hasil dengar pendapat nanti, kita tidak bisa meraba-raba," demikian Eddy.
