Pemkab Morowali Utara pertahankan cakupan layanan BPJS Kesehatan 2024

id UHC, JKN, BPJS kesehatan, pemkabmorut, Delis Hehi, bupatimorut, Sulteng layanan kesehatan, Sulteng, Morowali Utara

Pemkab Morowali Utara pertahankan cakupan layanan BPJS Kesehatan 2024

Ilustrasi- Widyawati Masyhur salah satu warga Morowali Utara yang masuk dalam program JKN dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. ANTARA/HO-Humas Pemkab Morut

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) Sulawesi Tengah terus berupaya mempertahankan predikat cakupan layanan BPJS Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) 2024 melalui pelayanan kepada masyarakat di atas 100 persen.


 


"Sejak predikat UHC diraih kabupaten ini tahun 2022, warga terlindungi BPJS Kesehatan di atas 100 persen, dan tahun ini optimis predikat itu dapat dipertahankan," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Morowali Utara Arief Paskal Pokonda melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Rabu.


 


Ia mengemukakan, langkah dilakukan Pemkab Morut dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan khususnya bagi warga prasejahtera melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah tercapai.


 


Perlindungan JKN dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morowali Utara sejak 2021 hingga saat ini, yang mana pemenuhan layanan dasar kesehatan merupakan salah satu program prioritas pemkab setempat.


 


Oleh karena itu dengan perlindungan BPJS Kesehatan, maka tidak ada lagi warga yang tidak terlayani di instalasi kesehatan milik pemerintah maupun swasta, sebab pemerintah daerah (pemda) telah menjamin pembiayaannya.


 


"Perlindungan kesehatan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara kepada masyarakat melalui pemerintah di daerah, kami konsisten terhadap kesehatan masyarakat," ujarnya.


 


Menurut dia, informasi diperoleh dari BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Kabupaten Banggai bahwa Bupati Morowali Utara Delis J Hehi akan menerima penghargaan UHC dari Pemerintah Pusat dalam suatu acara pada Kamis (8/8) di Jakarta.


 


Penganugerahan ini menambah semangat Pemkab Morut dalam memperkuat pelayanan publik di semua sektor, sebab predikat UHC mampu dipertahankan secara beruntun dalam beberapa tahun terakhir.


 


"Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan prima, dikolaborasikan dengan para pihak terkait," ujar Arief.