Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berkomitmen mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
"UHC bukan hanya catatan angka statistik layanan kesehatan, tetapi bentuk keseriusan pemerintah daerah (pemda) memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa terkecuali," kata Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara Djira di Kolonodale, Sabtu.
Ia mengemukakan jaminan kesehatan adalah salah satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, terutama bagi masyarakat prasejahtera dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Predikat UHC diraih Morowali Utara sejak tahun 2022, dimana tahun 2024 jumlah penduduknya kabupaten itu terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekitar 150,63 ribu jiwa dengan cakupan 100 persen.
"Meski terjadi efisiensi anggaran, jaminan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan adapun langkah strategis dilakukan pemerintah setempat yakni peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yakni pembangunan 22 puskesmas pembantu dan dua pos kesehatan desa (poskesdes) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu optimalisasi sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonodale, supaya mampu melayani rujukan dengan fasilitas lebih lengkap.
"Kami juga melakukan pemerataan distribusi kesehatan. Langkah itu menjadi kunci untuk memastikan tidak ada lagi desa yang kekurangan tenaga medis," ucap Djira.
Selain memperkuat infrastruktur layanan, pihaknya menggencarkan pengendalian penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, yang mana Morowali Utara mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui insentif fiskal Rp14,9 miliar tahun 2024.
"Dengan berbagi capaian itu kami berkomitmen mewujudkan visi besar daerah menjadikan masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera," kata Wabup Djira.
