Palu (ANTARA) - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Muhlis U Aca menanggapi keluhan warga soal kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Saya sudah mengundang instansi terkait beberapa waktu lalu dan membahas keluhan masyarakat soal kenaikan PBB yang mereka nilai sangat tinggi," jelas Muhlis pada reses di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kamis.
Dia menjelaskan berdasarkan pertemuan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kenaikan PBB tersebut sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Memang ada kenaikan sesuai dengan NJOP, tetapi tidak seluruh kecamatan," terangnya.
Menurut Muhlis, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan sosialisasi soal pembayaran PBB dan nilainya agar masyarakat paham.
"Sosialisasi kurang makanya banyak masyarakat yang kaget pas mau bayar kok nilainya tinggi sekali," tuturnya.
Pada reses tersebut, Muhlis juga memberikan saran agar masyarakat bisa melapor langsung di kantor BPKAD Kota Palu agar mendapat kebijakan.
"Silakan melapor langsung karena mereka punya kebijakan fiskal, bisa juga ke pemerintah kelurahan atau kecamatan," tutur Muhlis.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin berharap agar masyarakat mendukung program pemerintah termasuk aktif membayar PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
"Termasuk membayar retribusi sampah agar kota kita semakin bersih dan sehat," tutup Imelda yang turut hadir dalam reses tersebut.
