Parigi, Sulteng (ANTARA) - Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Erwin Burase mengingatkan para kepala sekolah untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa/siswi dalam bentuk apapun.
"Tidak boleh lagi ada pungutan, jika ada laporan dan terbukti maka saya tindak tegas dan tidak segan mencopot kepala sekolah," kata Erwin Burase di Parigi, Sabtu.
Menurut dia, pungutan dalam bentuk apapun merugikan masyarakat dan menciderai dunia pendidikan, meskipun ada kesepakatan antara pihak sekolah dan wali murid.
Pemkab Parigi Moutong (Parimo) tidak memberi toleransi kepada sekolah yang melakukan praktik pungli, karena pemerintah telah menyediakan anggaran pendidikan melalui berbagai program, sehingga sekolah tidak memiliki alasan untuk membebankan biaya tambahan kepada wali murid.
"Kalau ada kebutuhan sekolah silahkan ajukan melalui mekanisme resmi, jangan ada praktik yang tidak sesuai dengan regulasi pendidikan," ucapnya.
Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperketat pengawasan terhadap masing-masing satuan pendidikan di bawah naungan Pemkab Parigi Moutong, sebagai upaya pencegahan dini terhadap praktik-praktik yang menyimpang.
“Dinas harus proaktif. Kalau ada laporan dari masyarakat segera tindaklanjuti. Jangan tunggu sampai masalah menjadi besar,” tutur Erwin.
Bupati menegaskan tidak segan mengambil tindakan tegas jika ada laporan yang terbukti, sanksi pemberhentian kepala sekolah merupakan hukuman keras bagi setiap yang melanggar aturan.
Karena pendidikan salah satu sektor yang digenjot dalam program pembangunan prioritas daerah, yang mana pada bulan Juli lalu Pemkab Parigi Moutong meluncurkan seragam sekolah gratis sebanyak 15.440 lembar terdiri atas baju kemeja putih rok/celana merah untuk SD dan rok/celana biru untuk SMP, sudah termasuk dasi dan topi dengan total anggaran digelontorkan Rp3,8 miliar.
"Langkah tegas ini sebagai bagian dari transparansi yang berorientasi pada mutu layanan pendidikan," kata dia.
