Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan kolaborasi pemerintah daerah bersama pemuka agama sebagai langkah strategis memperkuat mitigasi dan menurunkan risiko bencana.
“Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan pemuka agama merupakan pilar utama membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi potensi bencana,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sulteng Fahrudin di Palu, Selasa.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka workshop penyampaian hasil kegiatan Proyek Deepening Role of Faith Leaders and Religious Places in Disaster Risk Management/Peningkatan Peran Pemuka Agama dan Tempat Ibadah dalam Penanggulangan Resiko Bencana (DROFLERD-DRM) di Palu, Selasa.
Program DROFLERD-DRM merupakan program yang diinisiasi oleh Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) sejak 2023 yang melibatkan pemuka tiga agama dan sejumlah rumah ibadah sebagai pusat pembelajaran.
Fahrudin mengatakan penguatan kapasitas pemuka agama dan rumah ibadah dalam sistem mitigasi bencana sebagai langkah strategis jangka panjang untuk menurunkan risiko bencana di Sulawesi Tengah.
Salah satu hasil kajian YRII menunjukkan adanya pola pergerakan masyarakat secara naluriah menuju rumah ibadah saat bencana melanda.
“Saat bencana terjadi, rumah ibadah sering kali menjadi tempat perlindungan, pusat informasi dan ruang solidaritas bagi penyintas,” katanya.
Karena itu, ia mengharapkan pengalaman penanggulangan bencana 2018 yang diangkat dalam proyek ini dapat memperkuat ketangguhan daerah melalui kolaborasi lintas iman dan lintas sektor.
Selain itu, sebagai tindak lanjut program tersebut, telah dilaksanakan pembentukan Forum Tokoh Agama untuk Pengurangan Risiko Bencana (FTA-PRB) yang digagas YRII bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulteng.
Adapun sejumlah capaian program tersebut di antaranya pendampingan pada tiga rumah ibadah percontohan yaitu Masjid Jami Al-Hidayah (Besusu Barat), Pura Agung Wana Kerta Jagadnatha (Talise) dan GPID Patmos Jono Oge (Sidera).
Selain itu, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas tokoh agama sebagai trainer penanggulangan bencana yang diikuti 30 tokoh agama dari Palu, Sigi dan Poso dengan mengacu pada standar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pimpinan YRII Nanang Subarja Dirja menyampaikan model penguatan kapasitas pemuka agama dalam penanggulangan bencana layak dikembangkan di tingkat global.
“Pendekatan ini dapat direplikasi oleh komunitas di berbagai belahan dunia yang memiliki karakteristik serupa dengan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Islamic Relief United Kingdom Atallah yang datang langsung ke Palu untuk mempelajari proyek tersebut mengaku kagum dengan kolaborasi lintas iman dalam kerja-kerja kemanusiaan di Sulteng.
“Proyek di Sulawesi Tengah ini akan dijadikan modul oleh Islamic Relief untuk diterapkan di negara-negara lain,” katanya.
