Pansus: penanganan pascabencana Sulteng harus berbasis HAM

Palu, (Antaranews Sulteng) - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Sulawesi Tengah menyatakan penanganan pascabencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala harus berbasis hak asasi manusia (HAM).

"Proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulteng harus tetap dalam perspektif pemenuhan HAM," kata Ketua Pansus P3B Yahdi Basma, di Palu, Jumat.

Pansus menggelar pertemuan koordinasi dengan Komnas HAM RI bersama sejumlah LSM, dan pegiat HAM Sulteng, di Ruang Baruga DPRD Sulteng, pukul 15.50 WITA hingga jelang magrib 18.00 WITA.

Yahdi Basma mengemukakan ringkas kondisi aktual pengawasan kinerja penanggulangan bencana, sebelum dibahas forum.

"Temuan lapangan soal kesulitan pemenuhan air bersih pada hampir semua selter, huntara kejar tayang yang potensial koruptif, MCK tak ramah perempuan dan kelompok difabel, ancaman penyakit serta potensi rawan sosial lainnya adalah kenyataan yang ada hari ini selang 3 bulan pascabencana," kata Yahdi.

Kondisi faktual itu dipaparkan Yahdi, setelah mendengar uraian problem dan dinamika yang terjadi pascabencana.

Aktivis HAM dari Bina Desa Khadafi mengatakan bahwa salah satu problem pascabencana dalam penanganan yakni minim validasi dan keakuratan data. "Fakta kesulitan identifikasi dan data merupakan potret carut marut pelaksanaan penanggulangan bencana di Sulteng," kata Khadafi.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa belajar dari pengalaman pola penanggulangan bencana tsunami Aceh 2004, maka sebaiknya Pansus P3B diarahkan menjadi rumah konsolidasi.

"Ini agar ada kanal yang tersedia dalam mempertemukan persepsi negara dan korban," ujar Ahmad Taufan.

Usulan Ketua Komnas HAM itu direspons positif oleh Ketua Pansus Yahdi Basma.

Ia menyatakan bahwa usulan Ketua Komnas HAM itu positif, dan patut dipraktikkan sembari menyiapkan jadwal kerja pansus per Januari 2019.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Yahdi Basma bersama dua anggota lainnya, Muh Masykur dan Medisin G Gundo.

Pihak Komnas HAM selain Ketua, dihadiri pula oleh Kepala Perwakilan Komnas HAM Sulteng Dedi Askari.

Kalangan pegiat dan KSO hadir antara lain Arianto Sangadji, Khadafi Padjerei dari Bina Desa, Mutmainah Korona dari Sikola Mombine, Rahmawaty, Saiful YMP, dan lainnya.