NasDem Sulteng: Jangan paksakan PSU di Morut

Palu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada semua pihak di Morowali Utara (Morut), untuk tidak memaksakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah itu.

"PSU dilakukan jika terjadi satu atau lebih kejadian tertentu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo PKPU yakni terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain," ucap Wakil Ketua DPW NasDem Sulteng Yahdi Basma di Palu, Jumat, berkaitan dengan Pilkada Morowali Utara.

Selain itu, kata Yahdi, jika ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih atau terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS, atau KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara saksi kepada pasangan calon untuk dicoblos.

Menurut dia, itupun harus dipenuhi prosedurnya dengan adanya formulir model C-2 berisi kejadian khusus dan keberatan saksi.

"Maka, jika pengawas lapangan, Bawaslu tingkat kecamatan ataupun Bawaslu di tingkat kabupaten telah merekomendasikan PSU di satu atau lebih TPS, barulah dapat dilaksanakan, sepanjang memang ada isian formulir C-2 dimaksud," sebut Yahdi.

Ia mengakui bahwa berdasarkan laporan yang diterima di desk pilkada Partai NasDem Provinsi Sulteng, bahwa di Morowali Utara ada kecenderungan gunakan media PSU sebagai upaya curang untuk memenuhi ketertinggalan perolehan suara oleh paslon tertentu.

Atas hal itu, sebut dia, Partai NasDem segera mengkonstruksi laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sejumlah jajaran penyelenggara pemilihan di Morowali Utara maupun di tingkat Provinsi Sulteng, jika PSU dipaksakan di Morut tanpa alas hukum sah yang menyertainya.

NasDem Sulteng, katanya, juga meminta semua pihak, stakeholder pemilihan di Morowali Utara untuk menghormati proses fairness yang berlangsung sebagai upaya penjagaan prinsip integritas pemilihan yang menjadi komitmen kita semua.