Dalam pidato pascapelantikannya, Jokowi bersama Ma’ruf Amin bertekad mewujudkan Indonesia Hebat di tahun 2045. Karena itu Pemerintahnya dalam lima tahun ke depan, 2019-2024, akan fokus pada lima program utama yaitu Pengembangan SDM; melanjutkan pembangunan infrastruktur; menciptakan daya tarik dan kemudahan berinvestasi; reformasi birokrasi dan struktur serta; transformasi ekonomi.
Keinginan dan tekad ini tentunya harus mendapat dukungan penuh stakeholders di tingkat pusat maupun daerah.
Indonesia Hebat dan Tantangannya
Pricewaterhouse Cooper (PwC) dalam rilisnya mengemukakan Indonesia di tahun 2045 diprediksi menjadi negara dengan pendapatan tertinggi peringkat 5 dunia bila mampu memanfaatkan potensi SDM dan SDA nya secara berkelanjutan. Selanjutnya pada 2050 diprediksi akan naik ke peringkat 4 dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dua kali lipat tahun 2045, yaitu menjadi 10 triliun Dolar AS.
Sebagai pembanding, pada tahun 2017, PDB Indonesia tembus di angka 1 triliun Dolar US untuk pertama kalinya.
Saat ini ada tiga tantangan utama yang sedang dihadapi Indonesia yaitu angka kemiskinan yang tinggi, stabilitas harga yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja. Masalah ini harus segera diselesaikan, karena akan menjadi salah satu modal dasar dalam rangka mewujudkan Indonesia hebat tersebut.
Sejumlah kalangan berpendapat setidaknya ada empat sektor yang dapat didorong untuk menjawab tantangan itu yaitu pengembangan industri agro, maritim, pariwisata dan industri kreatif dan digitalisasi. Namun pengembangan sektor-sektor ini akan diperhadapkan kepada sejumlah tantangan di antaranya kesiapan Aparatur Sipil Negara, masyarakat dan pelaku usaha.
Baca juga: Gubernur Sulteng usulkan pembangunan tol Tambu-Kasimbar ke Presiden Jokowi (vidio)
Baca juga: SDM unggul harus sesuai standar pasar kerja
Reformasi Birokrasi dan SDM
Reformasi birokrasi serta pengembangan sumberdaya manusia akan menjadi hambatan dan tantangan terberat dalam mewujudkan Indonesia Hebat 2045.
Hambatan dan tantangan itu antara lain bagaimana membangun frekuensi yang sama antara pusat dan daerah. Birokrat pusat dan daerah yang berperan sebagai perancang kebijakan dan sekaligus eksekutornya diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan nasional. Demikian pula dengan ketrampilan menggunakan instrument digital terkait dengan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi.
Karena itu kebijakan Presiden Jokowi akan merampingkan jabatan struktur dan mengembangkan jabatan fungsional agar SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian lebih memperoleh kesempatan. Struktur kelembagaan di pemerintah pusat kemungkinan hanya terdiri atas eselon 1 dan 2, dan di daerah terdiri atas eselon 2 dan 3. Formasi seperti ini akan menuntut kualitas pejabat yang update, adaptif dan inovatif.
Pangkat, golongan dan masa kerja bukan lagi menjadi ukuran, tetapi lebih kepada kapasitas dan talenta yang berorientasi kepada produktifitas. Format seperti ini akan membuka kesempatan bagi ASN yang benar-benar meniliki kemampuan dan bekerja dengan cara-cara baru atau bekerja di luar kebiasaan. Birokrat yang belum mau berubah dan bertahan di zona nyaman dipastikan akan tereleminasi.
Perubahan kebijakan ini akan membuat pelayanan lebih cepat dan terukur yang selama ini dikeluhkan sejumlah investor. Dengan demikian investasi di sejumlah sektor akan berkembang, sehingga upaya menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga dapat direalisasikan.
Baca juga: OPINI - Indonesia maju, daerah harus selaras dengan prioritas Jokowi-Ma'ruf.
Baca juga: Sulteng akan fokus kembangkan industri beton pracetak.
Peran Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah, salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang dipandang oleh sejumlah pengamat memiliki potensi lengkap untuk keluar dari isu utama nasional yaitu kemiskinan, stabilitas harga dan ketersediaan lapangan kerja, bahkan dinilai mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target nasional itu bila terkelola dengan baik.
Daerah ini memiliki potensi untuk pengembangan industri agro, maritim, pariwisata dan industri kreatif dan digitalisasi. Apalagi dengan pindahnya ibu kota Negara ke Kalimantan Timur membuat Sulawesi Tengah semakin diuntungkan karena posisinya berhadapan langsung dengan ibukota Negara dan hanya dipisah oleh selat Makassar.
Dengan posisi seperti ini, Sulawesi Tengah dapat memainkan peran sebagai daerah penyangga bagi kebutuhan ibukota untuk pembangunan infrastruktur, pangan dan tenaga kerja trampil bersertifikat dan jembatan penghubung antara ibu kota baru dengan kawasan timur Indonesia melalui integrasi tol laut dan tol darat. Dari ibu kota Negara menggunakan kapal fery ke Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala di Selat Makassar dan selanjutnya perjalanan menggunakan tol darat 'Tambu Kasimbar' sekitar 25 km dan tiba di Kasimbar, Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong 15–20 menit kemudian, dan melanjutkan perjalanan ke kawasan timur seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua menggunakan feri.
Dengan skenario integrasi tol laut dan darat, maka waktu tempuh akan dihemat sampai 50 persen dibanding melalui jalur regular berputar ke arah utara atau selatan untuk menuju ke kawasan timur. Karenanya diprediksi wilayah Tambu-Kasimbar akan menjadi kawasan strategis karena akan berperan sebagai simpul pertumbuhan dan pemerataan terhadap wilayah utara (Sulut, Gorontalo, Buol dan Tolitoli); wilayah Selatan (Palu, Donggala dan Sulawesi Barat) dan wilayah timur (Maluku, Maluku Utara, Papua, Kawasan teluk Tomini dan teluk Tolo).
Peluang-peluang yang disebutkan di atas hanya dapat dimanfaatkan bila terjadi sejumlah investasi dari dalam maupun luar negeri. Harus diciptakan kemudahan dan daya tarik berinvestasi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan keseimbangan investasi padat karya dan padat modal.
Sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi sudah harus berbasis digital yang mengacu antara lain kepada Pepres 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia dan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menjadi sangat penting.
Kesemuanya ini tentunya berpulang kepada pemimpin daerah yang terpilih dalam pesta demokrasi tahun 2020 akan datang. Peran masyarakat sebagai pemilik hak suara dan partai sebagai pemilik hak usung serta lembaga penyelenggara Pilkada akan menjadi faktor kunci.
Harapannya bahwa Sulawesi Tengah dapat berkontibusi dan menjadi bagian terhadap terwujudnya Indonesia Hebat tahun 2045. Semoga! (*Ketua Ispikani Sulawesi Tengah)
