#PERDA MASYARAKAT ADAT

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong kolaborasi semua pihak untuk percepatan implementasi, Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2025, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). “Pentingnya ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mengungkapkan sebanyak satu juta lahan masyarakat adatterancam oleh industri pertambangan dan perkebunan di Sulawesi Tengah (Sulteng). "Hingga tahun ...

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat(KARAHMA) beharap pemerintah daerah (Pemda) Sulawesi Tengah, untuk segera mengimplementasikanPeraturan Daerah ...

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Aristan mengatakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA), berfungsi untuk ...

PT Vale Indonesia Tbk bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara, menandatangani nota kesepahaman terkait pemberdayaan tenaga kerja dan pengusaha lokal di wilayah setempat, ...

“Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat bukanlah sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk menjadikan mereka subjek berdaulat, bukan lagi objek regulasi yang tersisihkan” ...

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menyepakati adanya sanksi sosial, dalam implementasi keadilan restoratif (restorative justice). ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) menggelar rapat paripurna untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang pengakuan dan perlindungan ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penguatan lembaga adat untuk menjaga nilai-nilai religius, kearifan lokal, serta menjadikannya sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. ...