Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, mengatakan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus objektif, supaya bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran.
"Masyarakat yang masuk DTSEN harus betul-betul mereka yang berada dalam kategori miskin, maka petugas harus memastikan kondisi rumah penerima manfaat," Kata Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara Djira saat memimpin rapat persiapan pemutakhiran DTSEN di Kolonodale, Kamis.
Ia mengemukakan validasi DTSEN merupakan langkah penting guna memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
Data yang dirilis secara nasional hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, namun kondisi faktual di lapangan terus dinamis, sehingga perlu validasi kembali secara objektif supaya kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Pemerintah daerah (pemda) juga harus melakukan pembaruan data berbasis kondisi terkini di desa/kelurahan, karena status sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu singkat," ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Morowali Utara tahun 2025 berada di angka 10,38 persen atau turun 1,57 persen dibandingkan tahun 2024. Data itu menunjukkan bahwa kabupaten itu berada di peringkat ketiga terendah kemiskinan di Sulteng setelah Kota Palu dan Kabupaten Banggai.
"Pemerintah menyalurkan bantuan berdasarkan data, kalau datanya keliru maka bansos diberikan menjadi tidak tepat sasaran. Dinas Sosial (Dinsos) sebagai instansi teknis jangan mengabaikan prosedur teknis dalam pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan," kata Wabup Djira.
Pada kesempatan itu ia juga meminta integritas para operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) saat melakukan pemutakhiran data. Dinsos dan instansi teknis lainnya juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pengolahan data di tingkat desa/kelurahan.
Hasil validasi nantinya menjadi dasar penyusunan data sosial ekonomi versi Kabupaten Morowali Utara yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi daerah. "Data yang akurat memudahkan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dalam percepatan penurunan kemiskinan di daerah," ucapnya.