Pemkot berharap rehab-rekon pascabencana Palu berjalan masif

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, berharap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kota itu dapat berjalan secara masif dan terukur agar warga yang terdampak bisa menikmati hasil dari kegiatan pemulihan tersebut.

"Pada penanganan pemulihan ini Pemkot Palu tidak bekerja sendiri, ada sekitar 11 kementerian dan lembaga bersama-sama mengeroyok proses ini, agar supaya pembenahan rehabilitasi dan rekonstruksi cepat, masif dan tentunya terukur," kata Penjabat Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu di Palu, Selasa, terkait dua tahun bencana alam Palu, 28 September 2018.

Wali kota menjelaskan bahwa dua tahun terakhir pascagempa, tsunami dan likuefaksi yang memorakporandakan ibu Kota Sulteng, pemerintah sudah melakukan upaya pembenahan dari berbagai aspek, termasuk infrastruktur, institusi dan kelembagaan yang hingga kini terus berproses.

Sebab menurut dia, jangka waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pascabencana yang ditentukan oleh pemerintah dengan ambang minimal selama empat tahun.

"Saat ini sudah memasuki tahun kedua. Kami berharap, di dua tahun ke depan, paling tidak 90 persen pembenahan Kota Palu betul-betul terealisasi," ujar Sigit.

Di momen dua tahun pascabencana alam dahsyat 28 September 2018, masih banyak warga penyintas tinggal di selter pengungsian maupun hunian sementara (huntara), meski pun sebagian korban sudah menikmati dan tinggal hunian tetap (huntap) disediakan donatur yang ikut terlibat dalam proses pemulihan ini.

Sebagaimana data pemerintah setempat, hunian yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi sudah sekitar 550 unit hunian telah diserahkan kepada warga penyintas Palu pada tahap pertama untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut terus bertambah.

"Kita ingin semua proses ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala dan hambatan, meskipun di tengah pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata dia menambahkan.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu Zulkifli mengatakan upaya pemenuhan hak-hak pemulihan korban bencana masih terus berproses, salah satunya program kegiatan relokasi mandiri yang diikuti sekitar 598 kepala keluarga (KK) di 16 kelurahan.

Dia mengemukakan program yang diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Pemkot Palu akan membangun huntap mandiri di atas lahan pribadi warga yang ikut dalam program tersebut.

"Tahap sosialisasi kepada warga yang terlibat di program ini sudah dilakukan oleh tim Kementerian PUPR. Pada pra konstruksi banyak tahapan yang dilalui, termasuk desain dan model rumah yang akan dibangun nanti, semuanya didiskusikan bersama warga," katanya.