Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menilai Pemprov Sulteng perlu menggandeng atau berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri/swasta untuk membangun daya saing daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Iptek sepatutnya dapat dilakukan melalui strategi berbasis kepada empat hal meliputi kolaborasi, keterbukaan, pendidikan, pembangunan inklusif," kata Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda sarjana dan pascasarjana UIN Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022, di Palu, Kamis.
Pendidikan, kata Nilam, menjadi faktor berpengaruh terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
"Pendidikan merupakan satu-satunya solusi dari kemiskinan alamiah," kata Nilam.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia dan perubahan agresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil dan terdidik serta berkualitas.
Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat diperlukan keterampilannya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas organisasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut indikator penentu produktivitas tenaga kerja Sulteng, dengan variabel pendidikan dari rata-rata lama sekolah (RLS), maka daerah ini lebih tinggi ketimbang Indonesia.
Angka harapan rata - rata lama sekolah di Sulteng tahun 2021 mencapai 13,23 tahun. Sedangkan angka harapan rata-rata lama sekolah tingkat nasional mencapai 13,08 tahun.
Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Sulteng lebih tinggi daripada nasional masing-masing mencapai 8,89 tahun bagi Sulteng dan 8,54 tahun bagi Nasional atau lebih tinggi 0,35 poin.
"Namun, kita tidak perlu berpuas diri atas capaian ini, karena kemampuan mata pelajaran IPA, Matematika anak didik kita masih tertinggal ketimbang daerah lain," ujarnya.
Nilam juga menguraikan kompetensi guru mata pelajaran mencapai 50,13 poin berada pada posisi ke-29 di bawah uji kompetensi guru (UKG) nasional 56,69 poin.
Begitu pula kompetensi kepala sekolah mencapai 54,23 poin atau berada pada posisi 27 di bawah uji kompetensi kepala sekolah (UKKS) tingkat nasional sebesar 56,37 poin, dan juga kompetensi pengawas masih tertinggal.
"Sehingga penting berkolaborasi untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, agar dapat menopang peningkatan daya saing," ujarnya.
Istri dari Ahmad M Ali (Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem/Anggota DPR RI) ini mengatakan perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus bekerjasama dalam mewujudkan pendidikan inklusif, khususnya pendidikan yang menyiapkan life skill.
"Makna ini diwujudkan dalam transformasi sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam riset di Sulawesi Tengah dalam kerangka kolaboratif yang menjadikan perguruan tinggi menjadi satu dari lima pilar pentahelix yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, jurnalis," ujarnya.
