Bupati Morut: Kapabilitas APIP Morowali Utara meningkat menurut BPKP

id BPKP, pemkab Morut, bupati delis, bupati Morut, APIP, inspektorat, Sulteng, Morowali Utara

Bupati Morut: Kapabilitas APIP Morowali Utara meningkat menurut BPKP

Dok- Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi. ANTARA/HO-MCDD Pemda Morut (Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi. ANTARA/HO-MCDD Pemda Morut)

Palu (ANTARA) - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis J Hehi mengatakan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) setempat meningkat atau naik level III menurut penilaian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah.

"Artinya secara kapabilitas APIP dalam melakukan pengawasan internal sangat baik atau meningkat," kata Delis J Hehi melalui keterangan tertulisnya di terima di Palu, Senin.

Menurut dia hal ini tidak terlepas dari kerja pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga integritas dalam pengawasan secara internal.

Kapabilitas APIP naik level III merupakan kemampuan aparat berenang (Inspektorat) untuk melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan.

"Komitmen terhadap prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan yang optimal serta kompetensi dan profesionalisme pegawai merupakan bagian yang sangat penting," ujarnya.

Ia mengemukakan atas penghargaan naik level tersebut, APIP yang berada di jajarannya harus lebih berintegritas dalam mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD), supaya pengelolaan keuangan dan daerah semakin baik serta akuntabel.

Delis juga berterima kasih kepada jajaran APIP Morut atas kinerja mereka yang mendapat apresiasi lebih tinggi oleh BPKP, dengan harapan kinerja ini terus ditingkatkan lagi ke depan

Menurut dia, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akurat dan sesuai kebutuhan daerah, akan mempercepat terealisasinya program-program pembangunan di daerah itu yang mengemban visi Sehat Cerdas dan Sejahtera (SCS).

"BPKP Sulteng menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dan mekanisme pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi nasional, supaya APBD tepat sasaran dan memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi," kata dia menuturkan.