Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan.
"Pemerintah Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan," kata Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir di Palu, Jumat.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Pj Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.
Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, kata dia, menjadi landasan hukum dalam mewujudkan upaya-upaya pengawasan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ia mengatakan dengan pendampingan BPKP tersebut dapat lebih memaksimalkan potensi daerah, serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Selain itu, diharapkan dapat membangun sinergi lebih kuat untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah ini.
"Melalui kerja sama ini, dapat membangun sinergi yang lebih erat dengan BPKP dalam rangka pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan," katanya.
Ia mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan signifikan baik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun untuk akselerasi pembangunan.*
