Donggala (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didamping Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ossy Dermawan menyerahkan 160 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Hari ini Bapak Menko AHY menyerahkan sebanyak 160 bidang tanah mayoritas penerima adalah pimpinan daerah di Sulawesi Tengah," kata Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan saat berkunjung di Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu.
Ia mengapresiasi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang terus menunjukkan perhatian terhadap isu pertanahan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Menurut dia, AHY merupakan sosok yang tidak asing di Kementerian ATR/BPN, karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
"Tentunya AHY ini dengan pengalaman tugas selama menjadi Menteri ATR/BPN sebelumnya sudah memahami langsung tantangan dan permasalahan yang dihadapi di bidang pertanahan mulai dari sertifikasi, pembenahan tata ruang, hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan," ujarnya pula.
Ia mengemukakan kehadiran Menko AHY di Sulteng untuk melaksanakan penyerahan sertifikat secara simbolis guna mencerminkan konsistensi dan keberlanjutan dari perjuangan besar di Kementerian ATR/BPN.
"Kami menyadari tanah yang ada di Sulawesi Tengah ini bukan sekadar lahan fisik, tapi juga merupakan ruang hidup bagi warga baik masyarakat adat, tanah ulayat, lahan pertanian, kawasan permukiman, lahan pertambangan, serta ruang bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya lagi.
Menurut dia, berdasarkan data dari Kanwil BPN Provinsi Sulteng bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta reforma agraria di Sulteng menunjukkan progres dan kemajuan yang baik.
"Sebagai contoh kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sulteng target tahun 2025 ini adalah 5.494 bidang yang tersebar di 13 kabupaten/kota telah berhasil diselesaikan oleh Kanwil BPN Sulawesi Tengah 4.797 bidang atau 95,56 persen," katanya pula.
Ossy menyebutkan pihaknya ke depan terus berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pertanahan baik penataan kembali tanah-tanah yang terdampak akibat bencana, penyelesaian klaim atas tanah adat dan eks transmigrasi serta percepatan legalitas aset bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami di Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk melanjutkan layanan pertanahan yang dilakukan secara cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Ia menjelaskan Kementerian ATR/BPN memastikan akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah baik gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh jajaran forkopimda, para tokoh masyarakat, tokoh adat, agar pendekatan penyelesaian pertanahan semakin kontekstual dan berkeadilan.
"Total sertifikat yang diserahkan berdasarkan data Kanwil BPN Sulawesi Tengah, yakni sebanyak 4.384 bidang terdiri dari PTSL, barang milik negara, barang milik daerah, BUMN maupun sertifikat wakaf dan rumah ibadah lainnya," katanya pula.
