Palu (Antaranews Sulteng) - Sejumlah penghuni hunian sementara (Huntara) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kelurahan Silae mulai mengeluh.
Keluhan yang disampaikan beberapa pemukim di huntara yang diresmikan pada Senin (17/12/18) lalu itu beranekaragam mulai dari pasokan logistik oleh Pemerintah Kota Palu hingga ketersediaan air bersih yang dinilai jauh dari kata cukup.
Samso, salah satu penghuni huntara mengaku belum menerima bantuan logistik sejak sebulan terakhir. Bantuan logistik yang terakhir dia terima hanya pada saat peresmian huntara yang dihadiri pejabat Pemprov Sulteng, Pemkot Palu dan Kementrian PUPR.
"Terakhir pas peresmian huntara bulan lalu. Waktu itu yang dikasih ada kasur, kompor gas, beras lima liter, minyak kelapa, kecap, ikan asin, ikan kaleng dan sebagainya," kata Samso.
Namun sekarang lanjut Samso, tidak ada lagi bantuan logistik dari Pemkot Palu yang dia terima, walaupu hanya beras seliter saja.
"Beberapa minggu lalu ada bantuan logistik yang datang tapi itu bantuan logistik dari partai politik. Bukan dari pemerintah. Kalau tidak ada itu mungkin saya sudah tidak makan," katanya.
Apalagi pria 70 tahun itu hanya tinggal sendiri di huntara yang memiliki kapasitas 120 bilik yang dibagi menjadi 10 unit tersebut, ditambah lagi mata pencahariannya yang kini telah habis dihantam tsunami 28 September lalu.
"Sekarang saya hanya jualan bensin di pinggir jalan saja," ucap Samso.
Senada dengan Samso, Nur Abi pun mengaku demikian. Bahkan kata Nur, listrik yang dialirkan ke huntara yang berada pas di samping Kantor Kelurahan Silae itu ditanggung sendiri oleh para penghuni huntara.
"Listrik ini kita bayar sendiri. Kami beli sendiri voucher listriknya. Kalau tidak begitu tidak menyala lampu di sini," keluh Nur.
Parahnya, sambung Nur, air yang didistribusikan bagi 29 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 100 jiwa di huntara itu hanya datang sekali dalam sehari dan hanya dibawa oleh satu truk pengangkut air bersih.
"Ada banyak tandon (penampung air bersih) di sini tapi hanya empat tandon yang terisi. Satu menara isinya dua, berarti hanya dua menara yang diisi di sini," kata Nur.
Istri dari Amiyudin itu mau tidak mau harus menghemat lebih banyak air agar penghuni huntara lainya juga mendapat jatah dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Bahkan mandipun mereka kesusahan.
"Kalau bangunan huntara ini sendiri, alhamdulillah. Kalau kami keluar dari sini kami mau tinggal di mana. Tidak mungkin kami mau kembali ke posko yang kalau hujan bocor dan basah apalagi sekarang hujan terus," ujar Nur.
Terlepas dari itu Nur bersyukur dapat menjadi keluarga pertama yang masuk mengisi huntara yang dibangun Kementerian PUPR tersebut.
Huntara nyaman
Selain nyaman, huntara berukuran 2x2 meter itu dilengkapi sejumlah fasilitas umum yakni dapur umum dan sarana MCK.
Camat Ulujadi, Nawab Kursaid langsung menghubungi Lurah Silae via telepon seluler dan menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh berdasarkan pengakuan sejumlah penghuni huntara di sana.
"Anda sudah dengar sendiri kan keterangan Lurah Silae kalau logistik yang didistribusikan hanya terlambat satu minggu. Bukan satu bulan," terang Nawab.
Nawab menegaskan tidak pernah mendapat laporan dan keluhan dari para penghuni huntara di wilayah Kecamatan Ulujadi berkaitan dengan keterlambatan penyaluran logistik kepada penghuni huntara maupun pengungsi di tenda dan selter pengungsian hingga sebulan lamanya.
Jika ada laporan mengenai itu, Nawab mengatakan biasanya yang menyampaikan keluhan mereka adalah koordinasi posko atau koordinator huntara sebab merekalah yang mewakili penghuni huntara dan selter serta tenda di posko-posko pengungsian yang ada.
"Kalaupun ada yang mengeluh seperi kekurangan logistik kami kumpulan mereka dan kami beri nasehat agar bersabar. Namanya juga kondisi darurat. Bagi penghuni yang mendapat jatah kita minta agar bersedia membagikan kepada penghuni lain yang tidak kebagian atau kekurangan,"ujar Nawab.
Nawab memastikan akan mengecek dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut melalui lurah.
"Logistik disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Paku dan setiap posko dan penghuni huntara sudah diberi jatah berdasarkan data KK yang menguji huntara," jelas Nawab.
Untuk menjaga agar penyaluran logistik merata dan tepat sasaran, Nawab mengatakan bekerjasama dengan lurah untuk memantau dan mengawasi serta mengawal penyaluran logistik tersebut.
Kepala Dinas Sosial Sulteng Ridwan Mumu menerangkan syarat pendistribusian logistik oleh Dinsos Sulteng melalui dinsos di daerah terdampak bencana kepada penghuni huntara yaitu harus terdata sebagai penghuni huntara.
Jika tidak maka logistik dari dinas tidak akan disalurkan meski para pengungsi telah menempati huntara.
"Dinsos harus buat SK (Surat Keputusan) penetapan penghuni huntara yabg ditandatangani oleh wali kota atau bupati sebab itu yang menjadi dasar kami menentukan siapa saja dan berapa KK yang akan diberi bantuan logistik," jelas Ridwan Mumu.
