Turut hadir Ketua Bawaslu Morowali Utara Andi Zainuddin, S.SOS, Ketua Divisi Data KPU Sulawesi Tengah Ibu Halima S.Ag, Wakil Ketua I DPRD Morut H. Idham Ibrahim, beberapa perwakilan partai di Morut, Kepala Dinas Dukcapil Morut, camat se-Kabupaten Morut.
Kegiatan tersebut dipandu komisioner KPU Morut Drs H Jasman Lamole, M.AP sebagai moderator.
Ketua KPU Morowali Utara Yusri Ibrahim, SE dalam sambutannya mengatakan banyak sekali data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun sebelum tanggal 9 Desember, datanya sudah menjadi data riil.
"Jadi setiap kita nanti sudah tau di TPS mana kita akan memilih, sehingga jelas pada saat 9 Desember (pencoblosan) dan pelaksanaan seluruh tahapan itu berjalan dengan baik," kata Ketua Uci, panggilan akrab Yusri Ibrahim, SE.
Baca juga: KPU Morut tetapkan pasangan calon Pilkada pada 23 September
Ia menjelaskan DPP Pilkada tahun 2020 adalah salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pilkada karena apabila data pemilih tidak berkualitas maka nanti akan menimbulkan banyak gejolak pada saat pilkada.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Uci, sejumlah masyarakat yang tidak terdaftar di DPT, pada saat pencoblosan, mereka datang ke TPS dengan membawa KTP Morowali Utara bermaksud untuk ikut serta dalam pilkada.
Berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) yang diperoleh KPU Morut yang dihimpun dari Dinas Dukcapil Morut terdapat 86.116 orang yang jika pada tahun sebelumnya 82.522 ini menunjukan adanya peningkatan DP4 sebanyak 3.594.
Ketua Divisi Data KPU Sulawesi Tengah Halima, S.Ag dalam konferensi pers mengatakan jika berbicara soal data, proses pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih itu berbasis dari DP4 yang diturunkan oleh Kemendagri ke KPU dan disingkronkan dengan DPP terakhir.
Baca juga: KPU Morut gandeng 17 media untuk sosialisasi Pilkada 2020
Itu sudah rampung dicoklit pertanggal 13 Agustus, walaupun hasilnya pada saat coklit tidak 100 persen kita bisa konfirmasikan di lapangan.
"Untuk itu diperlukan tindakan proaktif masyarakat agar data–data yang tidak cocok di lapangan bisa diselesaikan. Masyarakat yang sudah berhak memilih diharap aktif mengecek kembali dirinya apakah sudah terdaftar atau belum," ujarnya.
Semua pihak terkait dalam pilkada, baik penyelenggara, pemilih dan kontestan (pasangan calon) bekerja secara berkualitas dan berintegritas agar dihasilkan pilkada yang berkualitas.
"Jangan pernah berharap ada pilakda berkualitas dan berintegritas kaua hanya penyelenggara yang berkualitas. Semua harus berkualitas dan berintegritas, termasuk media dalam memberikan informasi kepada masyarakat," ujar Halima.
Baca juga: Pimpinan Parpol di Morut ikut sosialisasi Tata Cara Pencalonan Bupati/Wabub
