Sulteng targetkan angka stunting turun jadi 19 persen pada 2026

Selasa, 7 April 2026 21:36 WIB

Wagub Sulteng Reny A Lamadjido menghadiri kegiatan Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Palu, Selasa (7/4/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga 19 persen pada 2026 melalui percepatan berbagai upaya penanganan.

Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido pada kegiatan pra Musrenbang tematik stunting tahun 2026 di Palu, Selasa, mengatakan prevalensi stunting di Sulawesi Tengah masih berada di angka 26,1 persen.

“Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” katanya.

Ia mengatakan angka tersebut masih tinggi dan menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi secara bersama.

Ia menjelaskan kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi, sehingga diperlukan langkah yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan.

Pada periode tersebut, pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat dan menentukan kualitas hidup di masa depan.

“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis.

Oleh karena itu, kata dia, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.

Ia menekankan pentingnya peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Posyandu, Dasawisma, dan Puskesmas sebagai ujung tombak penurunan stunting.

Wagub juga menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan dan meminta seluruh pihak, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas, untuk aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru. Ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan yang diambil,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun analisis situasi secara komprehensif serta memperkuat sinergi lintas sektor.

Sementara itu, lanjut dia, program intervensi seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting agar dapat terus dioptimalkan.