Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus mempercepat pembukaan lahan (land clearing) kawasan pangan nusantara yang terletak di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, untuk segera dimanfaatkan oleh petani di daerah dalam menanam tanaman pertanian.
"Iya, Gubernur Sulteng bapak Rusdy Mastura menginginkan agar land clearing di percepat," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, M Ridha Saleh, di Palu, Kamis.
Dia menjelaskan, luas total lahan kawasan pangan di Donggala yakni 1.163 hektare. Seluas 63 hektare dari total luas lahan KPN telah di buka atau land clearing.
Gubernur, sebut dia, akan melakukan evaluasi langsung di lapangan yang mencakup dua hal penting. Pertama, mengenai progres perkembangan pembukaan lahan. Kedua, mengenai kesiapan redistribusi lahan seluas 400 hektare untuk petani.
"Iya, karena dari luas total 1.163 hektare, sebanyak 400 hektare akan diberikan kepada petani dalam skema redistribusi lahan," ungkapnya.
Evaluasi ini, ujar dia, juga erat kaitannya dengan rencana kunjungan kerja Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Presiden, dan Kepala Sekretariat Wapres untuk melihat langsung lahan KPN tersebut.
Hal ini karena, kata dia, berdasarkan hasil rapat antara Pemprov Sulteng dengan tim Kemenko Marves bahwa Sulteng diminta untuk mempercepat pembangunan kawasan pangan nusantara.
"Pemerintah Pusat telah mengakomodir kawasan pangan nusantara di Donggala sebagai masuk dalam agenda pembangunan strategis nasional, oleh karena itu diminta untuk dipercepat pembangunannya, termasuk pembukaan lahannya," ungkapnya.
Ridha mengutarakan untuk mendukung percepatan pembukaan lahan, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura telah menandatangani surat keputusan mengenai percepatan land clearing yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulteng.
"Pemprov Sulteng menargetkan hingga akhir bulan Januari ini land clearing mencapai 100 hektare," ujarnya.
"Iya, Gubernur Sulteng bapak Rusdy Mastura menginginkan agar land clearing di percepat," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, M Ridha Saleh, di Palu, Kamis.
Dia menjelaskan, luas total lahan kawasan pangan di Donggala yakni 1.163 hektare. Seluas 63 hektare dari total luas lahan KPN telah di buka atau land clearing.
Gubernur, sebut dia, akan melakukan evaluasi langsung di lapangan yang mencakup dua hal penting. Pertama, mengenai progres perkembangan pembukaan lahan. Kedua, mengenai kesiapan redistribusi lahan seluas 400 hektare untuk petani.
"Iya, karena dari luas total 1.163 hektare, sebanyak 400 hektare akan diberikan kepada petani dalam skema redistribusi lahan," ungkapnya.
Evaluasi ini, ujar dia, juga erat kaitannya dengan rencana kunjungan kerja Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Presiden, dan Kepala Sekretariat Wapres untuk melihat langsung lahan KPN tersebut.
Hal ini karena, kata dia, berdasarkan hasil rapat antara Pemprov Sulteng dengan tim Kemenko Marves bahwa Sulteng diminta untuk mempercepat pembangunan kawasan pangan nusantara.
"Pemerintah Pusat telah mengakomodir kawasan pangan nusantara di Donggala sebagai masuk dalam agenda pembangunan strategis nasional, oleh karena itu diminta untuk dipercepat pembangunannya, termasuk pembukaan lahannya," ungkapnya.
Ridha mengutarakan untuk mendukung percepatan pembukaan lahan, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura telah menandatangani surat keputusan mengenai percepatan land clearing yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulteng.
"Pemprov Sulteng menargetkan hingga akhir bulan Januari ini land clearing mencapai 100 hektare," ujarnya.