Parigi (ANTARA) - Wakil Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Badrun Nggai mengatakan penanganan kasus stunting atau kekerdilan terhadap bayi di kabupaten itu perlu diinterfensi dengan regulasi daerah.
"Menurunkan angka kekerdilan di daerah kita perlu dibuatkan aturan paling tidak melalui Peratutan Bupati supaya ada indikator-indikator yang menjadi tolak ukur, " ujar Badrun, di Parigi, Jumat.
Menurut dia, terjadinya kasus kekerdilan terhadap bayi yang berakibat pada kekurangan gizi berlebihan di picu beberapa faktor, salah satunya asupan nutrisi bayi yang tidak memadai khusunya pada 1.000 hari pertama kehidupan, akibatnya tinggi dan berat badan bayi tidak bersesuaian dengan timbangan normal.
"Hadirnya regulasi daerah sangat membatu menurunkan angka kasus tersebut, di sisi lain menjadi patokan pemerintah memenuhi aspek-aspek teknis agar program tersebut konsisten berjalan," kantanya.
Saat ini, kata dia, presentase penurunan angka kekersilan Parigi Moutong berada di angka 34,4 persen, olehnya penanganan kasus "stunting" perlu melibatkan berbagai pihak.
Bahkan, katanya, pemerintah bertekad, terus berupaya menekan angka tersebut hingga ke angka redah melalui berbagai program kegiatan yang belibatkan seluruh unsur desa baik lewat sosialisasi maupun posyandu yang setiap bulan rutin dilaksanakan.
Baca juga: Gubernur Sulteng: Cegah stunting butuh penanganan secara terpadu
Baca juga: Kasus kekerdilan ana di Kota Palu turun 11 persen
Baca juga: Parigi Moutong gelar sosialisasi penurunan angka stunting
Menurut dia, upaya pencegahan sudah harus dilakukan sejak dini, mulai dari memantau kondisi kehamilan ibu hingga kelahiran bayi. Upaya lain adalah, pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat tehadap tumbuh kembang bayi.
Pemberian ASI eksklusif sangat baik untuk pemenuhan gizi, selain itu mencerdaskan otak anak. ASI satu-satunya asupan komplit mengandung berbagai jenis nutrisi yang dapat menyehatkan bayi, maka setiap anak wajib memperoleh hak-hak dasarnya untuk hidup sehat dan terlindungi.
"Olehnya asupan gizi ibu dan bayi harus terpenuhi karena keduanya sangat erat kaitannya. Ini adalah upaya pencegahan yang paling efektif di dukung dengan peraturan bupati yang menjadi alat instrumen," kata dia.
"Menurunkan angka kekerdilan di daerah kita perlu dibuatkan aturan paling tidak melalui Peratutan Bupati supaya ada indikator-indikator yang menjadi tolak ukur, " ujar Badrun, di Parigi, Jumat.
Menurut dia, terjadinya kasus kekerdilan terhadap bayi yang berakibat pada kekurangan gizi berlebihan di picu beberapa faktor, salah satunya asupan nutrisi bayi yang tidak memadai khusunya pada 1.000 hari pertama kehidupan, akibatnya tinggi dan berat badan bayi tidak bersesuaian dengan timbangan normal.
"Hadirnya regulasi daerah sangat membatu menurunkan angka kasus tersebut, di sisi lain menjadi patokan pemerintah memenuhi aspek-aspek teknis agar program tersebut konsisten berjalan," kantanya.
Saat ini, kata dia, presentase penurunan angka kekersilan Parigi Moutong berada di angka 34,4 persen, olehnya penanganan kasus "stunting" perlu melibatkan berbagai pihak.
Bahkan, katanya, pemerintah bertekad, terus berupaya menekan angka tersebut hingga ke angka redah melalui berbagai program kegiatan yang belibatkan seluruh unsur desa baik lewat sosialisasi maupun posyandu yang setiap bulan rutin dilaksanakan.
Baca juga: Gubernur Sulteng: Cegah stunting butuh penanganan secara terpadu
Baca juga: Kasus kekerdilan ana di Kota Palu turun 11 persen
Baca juga: Parigi Moutong gelar sosialisasi penurunan angka stunting
Menurut dia, upaya pencegahan sudah harus dilakukan sejak dini, mulai dari memantau kondisi kehamilan ibu hingga kelahiran bayi. Upaya lain adalah, pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat tehadap tumbuh kembang bayi.
Pemberian ASI eksklusif sangat baik untuk pemenuhan gizi, selain itu mencerdaskan otak anak. ASI satu-satunya asupan komplit mengandung berbagai jenis nutrisi yang dapat menyehatkan bayi, maka setiap anak wajib memperoleh hak-hak dasarnya untuk hidup sehat dan terlindungi.
"Olehnya asupan gizi ibu dan bayi harus terpenuhi karena keduanya sangat erat kaitannya. Ini adalah upaya pencegahan yang paling efektif di dukung dengan peraturan bupati yang menjadi alat instrumen," kata dia.