Dirjen Bina Marga: alih status jalan adalah kebiasaan kurang baik

id Bina Marga, Dirjen,jalan

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Ari Setiadi Murwanto (kedua kanan) berdiskusi dengan Kepla BPJN XIV Palu Akhmad Cahyadi (kanan) dan pelaksana proyek saat meninjau proyek strategis nasional penanganan jalan ruas Tawaeli-Toboli, Sulteng, Selasa (15/5) petang. (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

Palu (Antaranews Sulteng) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Dr Ir Arie Setiadi Murwanto, MSc menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

"Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus," katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus dan bukan sekadar 'nice to have', bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

"Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional," kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Baca juga: Dirjen Bina Marga tinjau ruas Kebun Kopi, bawa pesan khusus Menteri PUPR (vidio)
Suasana pekerjaan proyek peningkatan jalan nasional di Kawasan Pegunungan Kebun Kopi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (11/5). Penanganan ruas ini menghabiskan dana sekitar Rp200 miliar tahun anggaran 2017 dan 2018 . (ANTARASulteng/Mohamad Hamzah)


Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

"Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional," ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali."

Baca juga: 95 persen jalan nasional di Sulteng sudah mantap (Vidio)

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

"Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status," katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

"Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit," ujarnya. 

Sebelum meninggalkan kota Palu, Dirjen dan rombongan melihat dari dekat proyek strategis nasional penanganan ruas jalan Tawaeli-Toboli dan beraudiensi dengan Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, MSi.

 
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Ari Setiadi Murwono foto bersama dengan jajaran BPJN XIV Sulteng dan kontraktor pelaksana proyek strategis nasional penanganan jalan ruas Tawaeli-Toboli, Sulteng, Selasa (15/5) petang. (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)
Pewarta :
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar