Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Tengah melakukan transformasi mutu layanan di fasilitas kesehatan (faskes) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Akselerasi layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN sudah sepatutnya dilakukan masing-masing faskes sebagai upaya mengangkat derajat kesehatan masyarakat," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu H S Rumondang usai peluncuran transformasi mutu layanan di Palu, Senin.
Ia menjelaskan, gerakan ini serentak dilakukan secara nasional, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara unit kerja BPJS Kesehatan di daerah dan pemda setempat dalam mewujudkan transformasi tersebut.
Transformasi mutu layanan juga sebagai upaya penyederhanaan alur administrasi, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan serta pengklaiman guna menjawab kebutuhan peserta JKN.
"Warga negara berhak mendapat jaminan kesehatan melalui program JKN sebagai kepedulian pemerintah meningkatkan kesejahteraan kesehatannya," ujar Rumondang.
Oleh karena itu, melalui berbagai gerakan terobosan dilakukan, BPJS Kesehatan bertekad cakupan kepesertaan semesta program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 dapat terwujud.
Guna mencapai tujuan itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni pelayanan setara pada masing-masing faskes baik milik pemerintah maupun swasta, termasuk klinik kesehatan.
"Faskes maupun klinik yang dinilai telah menerapkan pelayanan prima akan diberi penghargaan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi, kami berharap ada perwakilan Sulteng masuk dalam nominasi tahun depan," tuturnya.
Menurut data BPJS kesehatan, 99 warga Sulteng telah terdaftar sebagai peserta JKN dari total penduduknya sekitar 3 juta lebih, dan secara nasional dalam kurun waktu 10 tahun pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan tercatat 262,74 juta jiwa, atau 94,6 persen.
