Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah bijak menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan dana transfer ke daerah karena alasan efisiensi anggaran.
"Sekalipun dana transfer ke daerah berkurang, manfaat program pusat tetap besar. Banyak kegiatan yang anggarannya tidak hilang, hanya dialihkan dan dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat sehingga perlu disikapi dengan bijak," kata Wakil Bupati Morowali Utara Djira usai rapat koordinasi dengan Gubernur Sulteng membahas pengurangan dana transfer berlangsung di Palu, Rabu.
Ia mengemukakan, pentingnya langkah cepat dan proaktif dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah, maka organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengambil upaya inisiatif.
Ia menjelaskan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti makanan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, ketahanan pangan, hingga berbagai program sosial dan infrastruktur tetap tersedia melalui kementerian, maka perlu komunikasi yang intensitas untuk dikolaborasikan di daerah.
"Strategi ini akan kami lakukan, aktif berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga. Ini penting untuk mengimbangi pengurangan transfer ke daerah," ujarnya.
Ia juga menginstruksikan kepada masing-masing OPD mengambil langkah inisiatif sebagai bentuk antisipasi dengan proaktif menjemput program-program pemerintah pusat.
Kata dia dalam pertemuan itu selain membahas transfer ke daerah, juga membahas beban belanja pegawai untuk tenaga PPPK, banyak daerah mengusulkan agar belanja gaji dan insentif PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Ia menegaskan, Pemkab Morut tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat tidak terdampak oleh penyesuaian fiskal tersebut.
"Yang paling penting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami terus berupaya membangun berkoordinasi dengan kementerian terkait, supaya program-program pemerintahan pusat dapat ditarik masuk ke Morowali Utara," ucap Djira.