Parigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi desa-desa sasaran program penanganan kasus kekerdilan atau stunting.
"Sasaran kami yakni bidan desa, kader Posyandu, kader Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) termasuk ibu hamil dan remaja putri di desa sasaran program ini," kata Kepala Sub Bagian Sosial Budaya (Sosbud) Bappelitbangda Parigi Moutong Haerudin, di Parigi Jumat.
Dia menjelaskan, monitoring dan evaluasi berlangsung selama tiga hari dengan lokus kegiatan di enam kecamatan, yakni Kecamatan Moutong, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Tomini, Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Tinombo Selatan.
Dikemukakannya, tahun 2021 mendatang ada sejumlah desa yang tidak lagi menjadi lokus stunting, karena dinilai sudah mandiri dan terlepas dari kasus kekerdilan.
Selain itu, ada pula sejumlah desa yang masih menjadi lokus Stunting tahun depan, salah satunya Desa Mbelang-Mbelang, Kecamatan Moutong yang sebelumnya angka kasus kekerdilan 13,26 persen kini meningkat menjadi 43,75 persen.
"Namun secara komulatif kasus kekerdilan Parigi Moutong per September 2020 menurun dan sudah berada diangka 12,5 persen," ungkap Haerudin.
Tahun depan, pemerintah juga telah menetapkan sekitar 36 desa yang menjadi prioritas penanganan kekerdilan sesuai hasil analisis situasi dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Universitas Tadulako (Untad) Palu.
Pemkab Parigi Moutong monitor desa sasaran program stunting
Proses monitoring dan evaluasi desa sasaran program penurunan angka kasus kekerdilan atau stunting di Parigi Moutong, Kamis (23/10/2020). ANTARA/HO/Kominfo Parigi Moutong
