Pemerintah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebutkan belum ada lonjakan harga kebutuhan pokok selama dua pekan bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah di kabupaten itu.
"Sejauh ini harga bahan pokok dan bahan penting lainnya terbilang stabil dalam dua pekan bulan buasa ini," kata Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Parigi Moutong Haris Rahim usai memantau harga sembako di pasar tradisional Parigi, Jumat.
Dia menjelaskan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional sebagai upaya pemerintah mengantisipasi bila terjadi lonjakan cukup signifikan di pasaran, dengan memilih dua pasar tradisional sebagai sampel pemantauan harga bahan pangan dan bahan penting lainnya di kabupaten tersebut.
"Pemerintah selalu berupaya menstabilkan harga, tapi ada fase-fase lain terjadi fluktuasi. Hal seperti ini tidak bisa di hindari karena bisa saja kebutuhan konsumen meningkat, tapi stok bahan baku tidak memadai maka dipastikan harga mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya," kata Haris.
Ia mengemukakan pantauan terhadap bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir maupun tepung terigu termasuk kacang-kacangan dan rempah-rempah masih dalam kondisi stabil.
Bahkan, kata dia, pemerintah juga menjamin ketersediaan stok bahan baku selalu terpenuhi hingga menjelang Idul Fitri nanti, sehingga konsumen tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan komoditas.
"Harga relatif stabil karena tingkat kebutuhan mungkin masih rendah, begitu pun pada komoditas cabai yang sempat merangkak naik sampai harga Rp80 ribu per kilogram, sekarang sudah relatif turun," ucap Haris.
Dia menambahkan pihaknya tidak hanya melakukan pemantauan harga bahan pokok, tetapi juga melakukan pemantauan penyaluran elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram, baik dari tingkat agen ke pangkalan maupun dari pangkalan ke masyarakat sebagai upaya meminimalisir penjualan elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggal (HET) yang bukan melalui pangkalan resmi Pertamina.
Sebab, kata dia., sebelumnya Pemkab Parigi Moutong melalui Bagian Perekonomian telah memberikan tindakan kepada pangkalan melakukan pelanggaran berupa sanksi administrasi dengan teguran tertulis hingga penangguhan suplai elpiji tiga kilogram.
"Tidak boleh menjual barang bersubsidi di atas HET, tapi faktanya masih ada juga pihak-pihak tertentu menjual elpiji bersubsidi di luar dari pangkalan resmi," demikian Haris.
