Palu (ANTARA) -
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan kuota penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dari pemerintah pusat di daerah tersebut 214.038 orang.
"Penerima BLT BBM warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana kuota Sulawesi Tengah sebanyak 214.038 penerima manfaat," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu, Ahad.
Ia menjelaskan data tersebut hasil pemutakhiran 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, yang sebelumnya jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial di Sulteng 130.248 KPM bertambah 83.790 KPM.
Ia mengatakan sasaran penerima bantuan itu secara nasional oleh pemerintah pusat kurang lebih 20,16 juta KPM yang tujuannya memperkuat daya beli masyarakat setelah kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
"Data ini sudah kami kunci. Kami menunggu informasi penyaluran masing-masing daerah, yang secara perdana di provinsi ini sudah dimulai di Kota Palu pada Sabtu, 3 September 2022," ujar Hasbiah.
Berdasarkan data Dinas Sosial setempat, penerima manfaat BLT BBM bersubsidi di Kabupaten Buol 14.366 KPM, Donggala 22.781 KPM, Kota Palu 17.477 KPM, Morowali 10.457 KPM, Morowali Utara 8.454 KPM, Parigi Moutong 31.246 KPM, Poso 19.565 KPM, Sigi 18.622 KPM, Tojo Una-Una 14.218 KPM, Tolitoli 16.342 KPM, Kabupaten Banggai 26.148 KPM, Banggai Kepulauan 10.948 KPM, dan Banggai Laut 3.479 KPM.
"Total bantuan Rp600 ribu/KPM disalurkan secara bertahap. Tahap pertama senilai Rp300 ribu untuk Bulan September dan Oktober, tahap kedua nilai yang sama untuk Bulan September dan Desember," katanya.
Dia menjelaskan dengan merujuk pada total 214.038 KPM maka pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp64,2 miliar lebih untuk penyaluran BLT BBM di Sulteng, yang mana penyaluran dipercayakan kepada PT Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Pos di masing-masing daerah dengan metode pemberian langsung dari rumah ke rumah.
"Dinas Sosial masing-masing daerah turut mendampingi penyaluran, sekaligus nanti melakukan monitoring dan evaluasi," demikian Hasbiah.
