Rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk petani dikeluarkan setda

id BBM, solar, pertalite, SPBU, petani, nelayan, pemkabparimo, wabubparimo, Badrun Nggai, sulteng,Pertamina

Rekomendasi pembelian BBM subsidi  untuk petani dikeluarkan setda

Ilustrasi - Antrean kendaraan pengguna Solar di SPBU (ANTARA/Alfian Rumagit)

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyatakan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh petani dan nelayan diatur dan dikeluarkan Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah.
 
"Kebijakan ini khusus berlaku untuk petani dan nelayan," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai di Parigi, Selasa.
 
Ia menjelaskan, sebelumnya rekomendasi pembelian BBM cukup melalui lurah/kepala desa. Kebijakan itu diperbaharui dan memberikan kewenangan bagi Asisten Perekonomian untuk menerbitkan rekomendasi sebagai upaya Pemda setempat mengatur penggunaan BBM bersubsidi.
 
Untuk mematangkan kebijakan tersebut, pemerintah setempat melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait dan pihak Pertamina supaya segera diterapkan.
 
"Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP),serta Dinas Kelautan dan Perikanan kami minta melakukan penghitungan teknis kebutuhan petani dan nelayan," ujar Badrun.
 
Menurut Pemda setempat, berdasarkan aturan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite oleh petani maksimal per orang memiliki dua hektare lahan persawahan atau sejenisnya.
 
"Kami menunggu penghitungan teknis masing-masing instansi terkait supaya tergambar berapa kebutuhan konsumsi per orang," ucap Badrun.
Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai. ANTARA/Moh Ridwan
Lalu, petani yang memiliki lahan persawahan di atas dua hektare wajib menggunakan BBM nonsubsidi, namun fakta di lapangan menunjukkan BBM bersubsidi marak dijual oleh bukan lembaga penyalur resmi.

Oleh karena itu, Pemda setempat berupaya mengatur pola konsumsi supaya penggunaannya tepat sasaran, salah satunya penggunaan peruntukan bagi petani dan nelayan.
 
"Mengingat mata pencaharian warga sebagian besar adalah petani dan nelayan, maka dipandang perlu diatur agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan petani dan nelayan," tutur Badrun.
 
Ia berharap, masyarakat lebih bijak menggunakan BBM bersubsidi, sebab kuota yang ditetapkan pemerintah memiliki batasan, jika tidak diatur akan berdampak over kuota yang justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Menurut data PT Pertamina Patra Niaga stok BBM bersubsidi jenis solar di Sulteng untuk kebutuhan  September 2022 kurang lebih 9.053 kiloliter (kl) dengan konsumsi sekitar 695 kiloliter, sedangkan stok pertalite 11.012 kl dengan jumlah konsumsi sebesar 1.154 kl dengan ketahanan stok sangat baik.