Polda Sulteng gelar rakor lintas sektoral upaya wujudkan Pemilu damai

id Polda Sulteng ,Persiapan Pemilu ,Pemilu 2024,Pemilu damai,Sulteng

Polda Sulteng gelar rakor lintas sektoral upaya wujudkan Pemilu damai

Polda Sulteng menggelar rakor lintas sektoral di Kota Palu, Kamis (21/9/2023). (ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng)

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu 2024 damai, aman, jujur dan berintegritas.
 


"Rapat koordinasi lintas sektoral ini untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana serta tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho di Palu, Kamis.


 


Menurut dia, rakor lintas sektoral sangat penting untuk menciptakan keterpaduan antar seluruh fungsi kepolisan di Polda Sulteng dan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, baik dalam melakukan pemetaan potensi ancaman kerawanan, analisa resiko terjadinya gangguan serta pencegahan.


 


Ia mengemukakan tahun 2024 akan menjadi momen politik yang sangat penting dan krusial dikarenakan pada tahun tersebut dilakukan Pemilu serentak.


 


Oleh karena itu, kata dia, Polri dalam hal ini Polda Sulteng melakukan upaya optimal dengan menerapkan manajemen pengamanan secara terpadu dan komprehensif.


 


Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait di antaranya pemerintah daerah, TNI, Bawaslu dan KPU dan mitra keamanan lainnya agar mengerahkan segala sumber daya organisasi yang ada, memperkokoh serta meningkatkan sinergisitas dan kerja sama.


 


"Hal ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024," katanya.


 


Ia mengungkapkan pada Pemilu 2019 di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah terdapat beberapa permasalahan terjadi, yakni adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, kekurangan dan surat suara tertukar.


 


Selain itu, keterlambatan logistik ke lokasi tempat pemungutan suara (TPS), pemilih yang tidak terdaftar, titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan.


 


Menurut dia, hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam kelancaran penyelenggaraan Pemilu sekaligus berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


 


"Kami berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali pada penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.


 


Maka dari itu, dia berpesan agar seluruh pemangku kepentingan melakukan deteksi dini, serta pemetaan kerawanan pada setiap tahapan pemilu dengan mengoptimalkan fungsi intelijen didukung oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena di masyarakat.