Palu (ANTARA) -
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M. Said berharap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dapat berdampak untuk masyarakat.
“Kita berharap pertumbuhan ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya saat membuka Dialog Prospek Ekonomi 2025 yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Palu, Senin.
Dia menjelaskan selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulteng konsisten di atas rata-rata nasional, bahkan masuk tiga besar bersama Maluku Utara dan Papua. Selain itu, Sulteng saat ini sebagai sentra hilirisasi nasional sekaligus penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Muhidin juga menyoroti kontribusi besar sektor pertambangan dan industri logam dasar, terutama terkait nikel. Pada 2023, industri ini menyumbang lebih dari 80 persen investasi, dengan total realisasi mencapai Rp112 triliun, menjadikan Sulteng provinsi dengan investasi tertinggi ke empat di Indonesia.
Muhidin memprediksi tren positif ini akan berlanjut di 2025, dengan nikel tetap menjadi andalan ekspor utama Sulteng yang menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Sulteng diperkirakan kembali menembus dua digit, didukung oleh proyeksi kenaikan harga nikel sebesar 3 persen pada 2025 dan 6 persen pada 2026.
Selain itu, pemerintah pusat juga meningkatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sulteng menjadi Rp18,7 triliun di 2025, naik dari Rp18,34 triliun pada 2024.
Namun, Muhidin mengingatkan, meski pendapatan per kapita meningkat signifikan dari Rp63,7 juta pada 2020 menjadi Rp112,4 juta pada 2023, angka kemiskinan hanya turun sedikit dari 12,92 persen menjadi 12,41persen.
“Ini menunjukkan adanya kesenjangan pemerataan ekonomi, terutama akibat ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan industri,” katanya menegaskan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan, perdagangan, industri, dan pariwisata.
“Pemerataan dan diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan sekaligus memaksimalkan dampak positif industrialisasi di Sulteng,” pesannya.
