Sigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah itu.
"Kami menyadari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sigi Nuim Hayat di Desa Bora, Selasa.
Ia mengemukakan pihaknya siap dilakukan pemeriksaan terkait keuangan oleh BPK RI Perwakilan Sulteng.
"Jadi entry meeting ini merupakan bagian dari proses audit yang akan dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Sulteng," ucapnya.
Ia menuturkan kegiatan itu pun adalah salah satu langkah penting dalam rangka meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah.
"Tentunya ini bertujuan membangun komunikasi, menyepakati lingkup dan jadwal pemeriksaan, serta memastikan kelancaran proses audit tersebut," sebutnya.
Menurut dia, pemerintah daerah akan bekerja sama dalam hal menyesuaikan dengan catatan dari BPK untuk pelaksanaan pengawasan itu.
"Ke depan kalau ada yang terkait konfirmasi dan perubahan-perubahan, maka akan dilakukan perbaikan sehingga harapannya pelaksanaan audit ini semua dapat berjalan dengan lancar, terbuka, dan akurat, untuk kemajuan dan perbaikan pengelolaan keuangan di Sigi," katanya.
Untuk anggaran belanja di Kabupaten Sigi, ia meminta hal itu menjadi perhatian semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dapat berperan aktif terkait data-data yang dibutuhkan.
"Harapannya hasil audit kali ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Sigi, " ujarnya.
Diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sigi tahun 2024 mengalami perubahan dalam proses berjalannya pemerintahan tersebut.
Dalam APBD 2024 pendapatan daerah sebelum perubahan sebanyak Rp1,3 triliun dan setelah perubahan sebanyak Rp1,4 triliun. Sementara itu untuk belanja sebelum perubahan sebanyak Rp1,414 triliun dan setelah perubahan sebanyak Rp1,492 triliun.
