Rusdy Mastura: Negeri seribu megalit upaya tingkatkan fiskal daerah

Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengemukakan pencanangan Sulteng negeri seribu megalit menjadi satu upaya pemerintah dalam meningkatkan fiskal daerah, demi mengoptimalkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita sangat berharap dengan pencanangan ini berdampak langsung terhadap peningkatan fiskal daerah," kata Rusdy Mastura, di Palu, Senin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mencanangkan Sulteng negeri seribu megalit pada Selasa (10/10), bertempat di Lembah Bada, Kabupaten Poso.

Rusdy Mastura mengemukakan bahwa potensi cagar budaya yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah harus dijadikan sebagai satu sumber peningkatan fiskal daerah, melalui pengembangan cagar budaya menjadi destinasi wisata.

Gubernur mengatakan bahwa Pemprov Sulteng salah pencanangan akan membangun infastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi - lokasi cagar budaya yang ada di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.

Pembangunan infastruktur itu, ujar Gubernur, juga diikutkan dengan pembangunan sarana kepariwisataan untuk menopang pengembangan cagar budaya sebagai destinasi wisata.

"Oleh karena itu, setelah pencanangan kita akan seminar tentang kepariwisataan megalit serta seminar cagar budaya, hal ini agar kita mendapat masukan dari para ahli, akademisi dan peneliti," sebutnya.

Pemprov Sulteng menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 senilai Rp2,5 triliun.

PAD Sulteng saat ini berjumlah Rp2 triliun. Berdasarkan data Pemprov Sulteng bahwa anggaran pendapatan dalam APBD Perubahan tahun 2023 mengalami perubahan dari semua senilai Rp4,4 triliun lebih menjadi Rp4,7 triliun.

Pendapatan dalam postur anggaran APBD perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp285 miliar.

Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan pada komponen pendapatan asli daerah serta perubahan alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah.

"Rusdy Mastura mengemukakan bahwa upaya meningkatkan fiskal daerah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan, demi memaksimalkan intervensi pengentasan kemiskinan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat," sebutnya.