Cawapres Mahfud akan perketat rekrutmen diplomat untuk menjadi agen ekonomi

id Pemilu 2024,Pilpres 2024,Debat cawapres,Cawapres mahfud md,debat kedua, mahfud md

Cawapres Mahfud akan perketat rekrutmen diplomat untuk menjadi agen ekonomi

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD usai mengikuti debat cawarpres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan akan memperbaiki dan memperketat sistem rekrutmen diplomat yang bertugas di luar negeri jika dirinya dan Ganjar Pranowo menang dalam Pilpres 2024.

Hal itu dilakukan agar Indonesia memiliki para diplomat andal sehingga dapat menjadi agen diplomasi ekonomi di negara-negara tempat mereka bertugas.

"Saya kira sistem rekrutmen diplomat harus ditingkatkan," ujar Mahfud saat debat cawapres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat malam.

Menurut Mahfud, perbaikan kualitas para diplomat sangat penting dan berpengaruh untuk menarik para pengusaha agar berinvestasi di dalam negeri sekaligus mengoptimalkan ekspor produk dalam negeri.

Dia mengatakan bahwa Indonesia pernah memiliki diplomat dengan kualitas yang sangat baik pada masa lampau.

Baca juga: Ganjar-Mahfud siapkan Rp2.500 triliun untuk realisasikan 21 program

Baca juga: Mahfud siapkan tiga strategi untuk tingkatkan ekspor RI


"Kalau sekarang ini, kadang ada titipan partai politik. Belum masuk, sudah bertugas, dia ngak ngerti," ucap Mahfud.

Selain memperketat proses rekrutmen para diplomat untuk mengoptimalkan iklim perdagangan ekspor nasional, pasangan calon nomor urut 3 juga memasukkan program hilirisasi dan industrialisasi jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Mahfud: Regulasi rumit hambat RI dapat banyak investasi dari investor

Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.