Gubernur: Otonomi daerah tingkatkan kemajuan pembangunan di Sulteng
Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengatakan otonomi daerah meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.
"Sejak otonomi daerah resmi diberlakukan lebih dari dua dekade silam, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menorehkan hasil-hasil positif bagi kemajuan wilayah, kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah," kata Rusdy Mastura dalam keterangan resminya di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dan bermanfaat positif bagi kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah.
Mastura menerangkan, Sulawesi Tengah berhasil menorehkan nilai-nilai positif dalam capaian pembangunan di daerah ini, di antaranya Pemprov Sulteng menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3,02 pada tahun 2022 menjadi 1,44 persen pada 2023.
Lanjut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir dengan 70,54 poin pada tahun 2022 menjadi 71,66 poin pada 2023.
"Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulteng tertinggi mencapai 13,06 persen, yang melampaui pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5 persen," katanya.
Selain itu, Sulteng menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar ke 4 secara nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kemudian, berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 persen pada 2022 menjadi 2,95 pada tahun 2023.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp900 miliar menjadi Rp2 triliun pada tahun 2023.
Meski demikian, kata Mastura, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi ke depan oleh Provinsi Sulteng.
"Terutama pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Sulawesi Tengah sebagai daerah paling dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) berperan penting sebagai beranda depan dan kawasan penyangga IKN," ujarnya.
Karena itu, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lintas sektor dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Ia mengatakan hal ini penting dilakukan sehingga otonomi daerah berkorelasi bagi kemajuan wilayah, kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih baik, sejahtera dan maju.