Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum RI dalam upaya meningkatkan layanan AHU.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy dalam keterangannya diterima di Palu, Kamis, mengatakan bahwa integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik adalah sebuah keharusan dengan terus memperbaiki dan memperkuat sistem.
"Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan anggaran adalah beberapa poin penting yang saat ini tengah dan terus dibangun oleh Kanwil Kemenkum Sulteng," katanya.
Ia mengatakan hal ini untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, efektif efisien, dan terjangkau.
Untuk itu, kata dia, koordinasi ini sebagai langkah strategis di tengah masa transisi kementerian dalam rangka memastikan keberlanjutan pelayanan publik, khususnya Divisi Pelayanan Hukum.
Pada kesempatan itu, Rakhmat menerangkan terkait beberapa hal penting seperti potensi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) AHU di wilayah Sulteng, optimalisasi badan hukum yang sesuai koridor hukum, sosialisasi layanan AHU hingga ke daerah yang sulit dijangkau, potensi pembukaan kantor pelayanan hukum, serta pembinaan dan pengawasan notaris.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi, yakni Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang sangat luas dengan karakter masyarakat yang dinamis sehingga membuat pelayanan publik yang dihadirkan harus benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
"Hal ini merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh Kanwil Kemenkum Sulteng, terutama dalam menjangkau masyarakat pengguna ataupun calon pengguna layanan AHU," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi fokus utama karena mereka menjadi pintu gerbang sekaligus ujung tombak kesuksesan dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) AHU Hantor Situmorang menekankan pentingnya mempertahankan kualitas pelayanan meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.
"Kemenkum RI serta seluruh Kanwil harus terus memperkuat fondasi kerja pelayanan publik yang dibangun," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta untuk terus melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, melakukan evaluasi, serta memperkuat koordinasi dan konsolidasi baik internal, maupun eksternal.
