Palu (ANTARA) - Balai Perhutanan Sosial Manado Kementerian Kehutanan RI terus berupaya memperkuat rantai pasar produk perhutanan sosial di Lanskap Cagar Biosfer Lore Lindu (CLBB), Sulawesi Tengah.
"Di Sulawesi Tengah, kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu yang mencakup wilayah Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, Parigi Moutong, dan Kota Palu, menjadi salah satu lanskap prioritas dalam pengembangan perhutanan sosial," kata Kepala Balai Perhutanan Sosial Beny A. Noor di Palu, Sulteng, Kamis.
Ia mengatakan hal tersebut pada lokakarya potensi dan tren usaha pengembangan perhutanan sosial Lanskap Cagar Biosfer Lore Lindu Sulawesi Tengah, yang merupakan kolaborasi bersama PT Hannah Asa Indonesia.
Balai Perhutanan Sosial Manado memiliki wilayah kerja yang mencakup Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan program Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Dalam regulasi ini, masyarakat diberikan hak kelola hutan melalui berbagai skema yang bertujuan mendukung kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Sementara itu, lokakarya ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan tren pengembangan usaha perhutanan sosial, dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal.
Ia mengatakan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di kawasan CLBB seperti kopi, kakao, rotan, atau madu hutan, menjadi peluang besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, kata dia, forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk merumuskan rencana aksi perbaikan rantai pasar serta mendorong terbentuknya kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara petani, pengumpul, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia melanjutkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi HHBK dan memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam lestari di kawasan ini, yakni melalui Forest Programme III (FP III) Sulawesi.
"Melalui program ini, kami memfasilitasi pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok usaha perempuan, dan kelompok agroforestri. Tentunya kelompok ini dikembangkan berdasarkan potensi dan modalitas yang dimiliki setiap kelompok," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya juga membantu dalam mempromosikan hasil produk yang dikembangkan kelompok usaha ini dengan mengikuti sejumlah festival dan berbagai pameran, seperti Festival Danau Lindu, Festival Danau Poso, pameran Indogreen, pameran kehutanan untuk pemeran skala nasional serta dukungan pemasaran digital.
Selain itu, lanjut dia, Balai Perhutanan Sosial juga memberikan fasilitasi bantuan alat ekonomi produktif bagi kelompok usaha tersebut dan dukungan peningkatan kualitas produk hasil melalui sertifikasi produk, seperti label halal dan kandungan mutu produk.
Sementara itu, program ini telah dimulai sejak tahun 2017 dan akan berakhir pada Juni 2025 mendatang.
Ia melanjutkan dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial secara berkelanjutan di Sulawesi Tengah, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal.
Sementara itu, Founder PT Hanna Asa Indonesia Mardiyah mengatakan lokakarya ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan kelompok usaha dan mempertemukan langsung petani, kelompok usaha Perhutanan Sosial, dan para offtaker potensial dalam satu forum dialog,
"Kami bekerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial untuk melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan akademik, pelaku usaha, komunitas, kelompok usaha dan pemerintah daerah," ujarnya.
Ia mengatakan melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat saling bertukar informasi mengenai potensi produk, kebutuhan pasar, tren pengembangan usaha, sekaligus menyusun rencana aksi konkret untuk memperbaiki rantai pasok produk Perhutanan Sosial.
Selain itu, lokakarya ini juga diharapkan dapat membangun pola kemitraan yang adil, saling menguntungkan serta berkelanjutan.
