Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerapkan tiga langkah strategis untuk mengatasi dampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19 bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio dari Jakarta, Rabu, menjelaskan pihaknya menyiapkan tiga tahapan untuk merespon dampak COVID-19 yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi.
“Di tahap tanggap darurat ini kami memberikan support kepada tenaga kesehatan untuk menyiapkan akomodasi, makanan, hingga transportasi. Karena tenaga kesehatan saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19 agar tidak meluas. Untuk itu kita perlu ’support’ yang luar biasa juga dari berbagai pihak,” kata Wishnutama.
Wishnutama juga menjelaskan pada tahap kedua yaitu pemulihan. Pihaknya akan melakukan identifikasi dan berkoordinasi dengan K/L lain untuk mengindentifikasi dampak secara detail akibat wabah COVID-19.
Selanjutnya memberi dukungan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, pemanfaatan kartu pra kerja, hingga pelatihan online untuk SDM.
Terakhir, lanjut dia, adalah tahap normalisasi yakni melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri, hingga menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif.
Kemenparekraf juga akan kembali menyusun keterlibatan dalam agenda-agenda internasional dan kalender kegiatan nasional untuk menunjang wisata. Selanjutnya, kembali membenahi destinasi khususnya dari sisi keamanan dan keselamatan, sumber daya manusia, serta daya tarik setiap destinasi.
“Dan yang harus kita pelajari nantinya adalah bagaimana psikologis para traveler yang berbeda-beda. Ada yang trauma dengan wabah COVID-19 ini. Ada juga pandangan traveler karena terlalu lama di rumah sudah ingin cepat-cepat keluar untuk berwisata. Kita ingin psikologi dan pandangan traveler yang seperti ini yang berkembang,” katanya.
Pada langkah awal pasca-pemulihan nantinya, Wishnutama menekankan pentingnya untuk lebih dahulu memobilisasi wisatawan nusantara (wisnus).
“Sudah tentu untuk tahap awal kita menggerakkan wisnus terlebih dahulu," katanya.
Kemenparekraf juga saat ini telah membuka jalur pengaduan dan pelaporan melalui call center dan website untuk melaporkan kondisi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan membentuk Pusat Krisis Terintegrasi.
Semua itu untuk mengumpulkan masukan, data, keluhan, dan sebagainya sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya penanganan di situasi tanggap darurat saat ini.
“Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19 di seluruh daerah.
Kemudian bersama Pemda akan menerapkan rencana mitigasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Selain itu juga membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan,” katanya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menjelaskan dari data yang masuk ke PHRI saat ini terdapat 1.266 hotel yang terpaksa tutup di 31 provinsi.
Meski belum ada data spesifik mengenai jumlah karyawan yang terdampak penutupan hotel, ia memperkirakan sebanyak lebih dari 150 ribu karyawan yang berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan.
“Kami terkendala di pendataan, pihak restoran masih banyak yang belum masuk. Data pekerja yang memenuhi standar untuk mendapat bantuan hingga saat ini baru berkisar 74.101. Data tersebut kami prediksi bisa melebihi dari data karyawan yang masuk saat ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nunung Rusmiati menjelaskan sejauh ini, pihaknya terus memonitor semua travel agen anggotanya yang berjumlah sekitar 7.000 di 34 provinsi.
Dan terus berkoordinasi dengan seluruh DPD ASITA seluruh Indonesia untuk memantau perkembangan dampak dari wabah COVID-19 ini.
“Jadi mulai sekarang sudah ada yang mengurangi gaji karyawan sebanyak 25 persen. Bahkan travel sudah mengatakan, kalau keadaan seperti ini terus bisa sampai 50 persen. Alhamdulillah ada beberapa travel yang tidak mengurangi karyawan atau tidak melakukan PHK," katanya.
