Pemkab Donggala diharapkan melakukan normalisasi sungai cegah banjir

id Banjir Bandang,NasDem Donggala,Adha Nadjemuddin,NasDem ,NasDem Sulteng,Banjir Donggala,Riopakava

Pemkab Donggala  diharapkan melakukan normalisasi sungai cegah banjir

Kondisi banjir bandang yang menerpa jalan dan infastruktur listrik di Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala. (ANTARA/HO-Dok NasDem Donggala)

Palu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, berharap pemerintah setempat menormalisasi alur sungai untuk mencegah banjir bandang susulan di Kecamatan Riopakava.

"Anggota DPRD Donggala dari NasDem Dapil Riopakava dan Pinembani sudah menyampaikan kondisi terkini di lokasi banjir. Hanya satu solusi penanganannya yakni normalisasi sungai," kata Ketua DPD NasDem Donggala Adha Nadjemuddin di Palu, Rabu.

Banjir bandang disertai material lumpur dan kayu melanda empat desa di Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, pada Minggu (14/11) malam.

Empat desa yang terdampak yakni Desa Polando Jaya, Desa Rio Mukti, Pantolo Bete dan Desa Lalundu. Sarana dan infastruktur yang dibangun oleh pemerintah di empat desa tersebut, rusak. Bahkan, banjir bandang juga merusak jalan yang menjadi akses masyarakat.

Ia menyebut banjir yang melanda sejumlah desa di Riopakava tersebut akibat luapan Sungai Manjongo yang tembus ke Sungai Lariang karena intensitas hujan yang tinggi.

Menurut Adha, banjir yang melanda empat desa di Riopakava tersebut tidak bisa dibiarkan karena sewaktu-waktu akan kembali terjadi jika tidak dilakukan normalisasi sungai.

Dia mengatakan sebelum masyarakat mengalami kerugian yang lebih besar, maka pemerintah daerah sudah harus turun tangan meminimalisir terjadinya korban yang lebih besar.

Adha mengutarakan masyarakat di Riopakava maupun di Pinembani sudah berkali-kali mengajukan permohonan ke pemerintah agar segera dilakukan penangan sungai di daerah itu.

"Ini permintaan masyarakat sudah ada sejak delapan tahun lalu, sampai sekarang ini belum pernah direspons baik pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi," ujar dia.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi harus turun tangan membantu pembangunan di Kabupaten Donggala khususnya di daerah-daerah terisolir karena APBD Kabupaten Donggala tidak mampu melayani pembangunan di daerah itu.

"Jangankan memperbaiki sungai, membangun jalan raya saja tidak bisa, makanya jangan heran kondisi Riopakava, Pinembani bahkan Balaesang Tanjung terkesan tidak diperhatikan pembangunannya," katanya.

Adha mengatakan dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Donggala dari Partai NasDem agar responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dan diperjuangkan melalui forum-forum resmi DPRD setempat.
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021