Poso (antarasulteng.com) – Rotasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Poso mulai santer diperbincangkan di kalangan pegawai dan tampaknya akan segera dilakukan meski ada larangan bupati baru merotasi pejabat sebelum enam bulan berkuasa.
Bupati Poso Darmin Sigilipu menjamin bahwa kalau ada rotas penjabat, itu akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya ada rencana untuk melakukan lelang jabatan.
Dalam penempatan pejabat nantinya, kata Darmin di Poso belum lama ini, akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi sehingga dalam bekerja akan sesuai dengan ilmu dan kapasitas yang dimilikinya.
"Disesuaikan dengan ilmunya, yang kemudian ditempatkan pada jabatan sesuai keahlianya," tutur Darmin yang baru sebulan menjabat Bupati Poso hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 itu.
Terkait isu-isu bahwa tim sukses pada pilkada terlalu banyak mencampuri rencana rotasi jabatan di Pemkab Poso, Darmin yang terpilih bersama pasangannya Toto Samsuri itu membantahnya.
"Tidak ada tim sukses yang terlibat dalam rotasi atau mutasi jabatan. Rotasi jabatan akan di seleksi oleh tim khusus dengan cara lelang jabatan. Kami punya tim khusus untuk menyeleksi pejabat, dan nanti akan sama dengan Jokowi dengan cara lelang jabatan," ujar Darmin.
Terkait larangan terhadap kepala daerah baru untuk melakukan mutasi pejabat sebelum enam bulan menjabat, Darmin membenarkan hal itu, tetapi kalau itu menyangkut pejabat yang melanggar hukum, larangan itu tidak berlaku
Ia menegaskan bahwa pangkat Kolonel Marinir yang disandangnya sebelum menjabat bupati ia pertaruhkan untuk membangun Poso ke depan.
"Saya pertaruhkan empat tahun pangkat kolonel untuk membangun Poso. Jadi, tidak ada tim sukses yang mengatur pejabat," katanya tegas. (fery/R007)
