Poso (antarasulteng.com) - Dinas Catatan Sipil Kabupaten Poso yang memilik empat bidang ternyata tidak memiliki Rencana kerja (renja) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), hal itu ditemukan Asiten III Sekretariat Daerah Poso, Joksan Lakukua saat Inpeksi Mendadak di kantor itu, Rabu.
”Semua bidang setelah dilakukan sidak, tidak memilki renja dan SKP. Ini perlu dipertanyakan kinerja mereka,” kata Joksan di halaman kantor Capil setempat.
Dalam Sidak tersebut Joksan memeriksa SKP dan Renja mulai dari 2015 sampai tahun 2016. Semua bidang untuk tahun 2015 hanya memiliki rencana kerja namun tidak memiliki SKP, sementara untuk tahun 2016 bidang memiliki SKP dan tidak memiliki rencana kerja.
Joksan mengatakan sebagai PNS di lingkungan pemerintah daerah manapun diharuskan mempunyai SKP dan Renja, yang bertujuan untuk mengetahui perogram kinerja pegawai tersebut dan mengetahui program ke depan serta hasilnya.
“Nah kalau PNS tidak memiliki SKP dan Renja, berarti kinerja tidak akan diketahui secara pribadi dan secara umum pegawai setempat, akibatnya program di dinas itu tidak berjalan sesuai target atau capaian, dan hasil ini saya akan laporkan ke Bupati sebagai atasan,” akunya.
Dia mengatakan PNS tidak hanya menuntut hak namun mengabaikan kewajiban, sebab menurutnya dalam aturan pegawai dinyatakan mendahulukan kewajiban dari pada Hak.
Dalam pengamatan Asisiten tiga yang membidangi administrasi itu, pegawai Capil Poso hampir semuanya selalu menuntut hak namun tidak melihat kewajibanya.
”Saya melihat di Capil ini banyak pegawai selalu menuntut hak, padahal kewajibanya tidak ada, kan terbukti sekarang tidak memiliki SKP dan Renja,” ungkapnya.
Hasil pantauan wartawan yang mengikuti sidak, seluruh kepala bidang dan kepala seksi yang masuki oleh Joksan Lakukua, terlihat bingung dan sibuk mencari SKP serta Renja. Namun jawaban terakhir yang diberikan kepada Asisiten III belum dibuat.
”Kami belum buat pak, kemungkinan besok kami akan buat Renjanya,” kata Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Rostin Gani.
Sementara Kepala Bidang Perkembangan dan perencanaan Kependudukan, Pulmin Gaberto, berkelit dengan alasan tidak dibuatnya renja tersebut disebakan tidak adanya anggaran alat tulis kantor.
“Jangan selalu alasan tidak ada anggaran, seorang PNS itu harus berani berkorban, masa cuma kertas dan pulpen harus menunggu anggaran. Saya saja waktu di BKKBN dana perjalan pribadi saya belikan gorden dan alat tulis, kan SKP dan Renja hanya dua lembar kertas dan satu pulpen, masa tidak bisa dilakukan,” kata Joksan kesal.
Parahnya lagi, saat sidak berlangsung di bagian bidang lainya, terdengar dari ruangan Bidang Perencanaan Kependudukan suara ketawa oleh staf dan Kepala Bidang yang terdengar hingga di ruangan lainya. Saat itu Assiten III langsung menuju bidang tersebut dan kedapatan mereka sekitar sembilan orang bersama pimpinan kepala bidangnya, Pulmin Gaberto tengah asyik duduk kumpul bersama staf dan seksi , langsung membubarkan diri serta mengatur kembali kursi yang terkumpul menjadi satu dalam dikskusi ketawa.
Dinas Capil memiliki empat bidang tersebut yakni, Bidang Pendaftran Penduduk, yang dipimpin Muhamad Azis, Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin Dra Rostin Gani, Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kepndudukan dipimpin Dra Pulmin Gaberto dan Bidang Pencatatan Sipil dipimpin Yance Sambouw.(fery/R007)
