Poso (antarasulteng.com) – Anggota DPRD Poso Samsu Alam mempertanyakan kebijakan pemerintah Kabupaten Poso yang telah membagikan Dana Insentif Daerah (DID) ke empat SKPD dan telah menggunakannya tanpa ada pembahasan dengan pihak DPRD setempat.
Kepada wartawan di Poso, Senin, Samsu Alam mengatakan dana DID itu i bagikan kepada empat dinas yakni Dinas PU, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan.
Sesuai ketentuan, katanya, penyaluran dan penggunaan dana DID sebesar Rp100 miliar itu terlebih dahulu harus melalui pembahasan di dewan. Namun pemkab hanya menyurati DPRD untuk memberitahukan perihal pembagian dan penggunaan dana itu
"Dana DID itu sudah dipakai untuk membiayai proyek renovasi total Gedung Dharma Wanita. Seharusnya dibahas dahulu di DPRD Poso baru dibagikan ke empat dinas itu, tapi itu tidak dilakukan," ujar politisi Nasdem itu.
Ia khawatir kualitas bangunan tidak akan sesuai harapan karena penggunaannya tidak melalui pembahasan bersama dewan, sebab yang dibahas di dewan adalah item-item dalam proyek sesuai dengan study kelayakan.
Dana DID yang telah diturunkan sejak Januari 2016 tersebut sebenarnya telah diusukan oleh sejumlah anggota DPRD Poso untuk dibahas dan menggunakan hak angket, namun usulan tersebut belum ada kejelasan.
Samsul memberikan rincian pembagian Dana DID tersebut dimana yang paling banyak menyerap yakni Dinas PU, sementara RSUD senilai Rp10,4 miliar yang di antaranya diperuntukan pembangunan gedung VIP, rumah dinas dokter spesialis. Sementara untuk Dinas Kesehatan di antaranya pembangunan penambahan Poskesdes.
"Yang paling banyak menerima dana itu pihak Dinas PU, namun saya tidak mengetahui persis jumlah dana dan peruntukannya, kalau untuk RSUD sebesar Rp10,4 miliar," akunya.
Dirinya menyayangkan penyaluran dana DID yang telah disalurkan kepada empat dinas dan telah memiliki item pekerjaan. Sebab masih banyak pembangunan lainya di Kabupaten Poso yang lebih penting dan merupakan prioritas dari pada proyek yang sedang dikerjakan dengan dana DID itu.
"Kalau dibahas di dewan, akan diketahui mana yang harus lebih didahulukan, kan masih banyak hal di Poso ini yang lebih prioritas ditangani,” akunya.
Secara terpisah, anggota DPRD Poso Muhaimin Yunus juga kesal karena dana DID dipakai tanpa melalui pembahasan dengan anggota dewan.
"Iya benar itu, pertanyaannya mengapa dana itu tidak dibahas di dewan, tapi langsung dibagikan ke empat dinas, dan telah dilakukan pembangunan," tutur politisi Partai PAN tersebut.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Poso Frederik Torunde menolak memberikan komentar karena takut salah dan meminta wartawan mencari keterangan dari Ketua Komisi III Iskandar Lamuka dari Partai Demokrat.
Hal yang sama dikemukakan Sekretaris DPRD Poso Herningsih Tampai dan meminta wartawan konfirmasi ke bagian anggaran. (Fery/R007)
