Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta perbankan dan pemerintah meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang.
Hal in, katanya, mengingat dunia perbankan di Indonesia beberapa hari lalu dihebohkan dengan munculnya kasus dugaan adanya serangan siber yang melumpuhkan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama beberapa hari.
"Perbankan harus sadar betul, sudah sampai mana tingkat keamanan layanan jika dihadapkan dengan perkembangan ancaman. Peningkatan ancaman siber tentu harus dibarengi dengan kesiapan keamanan layanan,” kata Junaidi dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin.
Untuk itu, dia mendorong setiap perbankan termasuk BSI agar melakukan evaluasi keamanan layanan termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi melalui alternatif strategi dan respons terhadap berbagai resiko kejahatan siber.
Junaidi mengingatkan ada implikasi serius dari berbagai aktivitas kejahatan siber di dunia perbankan.
Implikasi dari kejahatan itu, sambungnya, bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan akan memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap keamanan perbankan.
“Kita harus belajar banyak dari kasus serangan siber yang bisa memengaruhi kepercayaan nasabah,” kata dia.
Selain itu, Junaidi mendorong kesiapan keamanan siber karena roda perbankan harus berputar lebih cepat dibanding roda kejahatan siber.
Ia menambahkan bahwa jika kesiapan keamanan dikayuh lambat, dikhawatirkan bukan saja meningkatkan risiko, tapi meningkatkan kemungkinan gangguan aktivitas layanan perbankan nasional.
Junaidi menegaskan bahwa kepedulian pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus hadir semakin dalam, sehingga ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat "cyber security" dan "cyber protection".
Menurut dia, Kementerian BUMN dan jajaran Direksi BSI harus bersikap transparan terkait permasalahan ini.
"Penguatan keamanan siber tidak hanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab perbankan, melainkan perlu dukungan pemerintah dalam membangun model yang lebih efektif dalam mengantisipasi serangan siber di masa depan," tutupnya.
Hal in, katanya, mengingat dunia perbankan di Indonesia beberapa hari lalu dihebohkan dengan munculnya kasus dugaan adanya serangan siber yang melumpuhkan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama beberapa hari.
"Perbankan harus sadar betul, sudah sampai mana tingkat keamanan layanan jika dihadapkan dengan perkembangan ancaman. Peningkatan ancaman siber tentu harus dibarengi dengan kesiapan keamanan layanan,” kata Junaidi dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin.
Untuk itu, dia mendorong setiap perbankan termasuk BSI agar melakukan evaluasi keamanan layanan termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi melalui alternatif strategi dan respons terhadap berbagai resiko kejahatan siber.
Junaidi mengingatkan ada implikasi serius dari berbagai aktivitas kejahatan siber di dunia perbankan.
Implikasi dari kejahatan itu, sambungnya, bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan akan memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap keamanan perbankan.
“Kita harus belajar banyak dari kasus serangan siber yang bisa memengaruhi kepercayaan nasabah,” kata dia.
Selain itu, Junaidi mendorong kesiapan keamanan siber karena roda perbankan harus berputar lebih cepat dibanding roda kejahatan siber.
Ia menambahkan bahwa jika kesiapan keamanan dikayuh lambat, dikhawatirkan bukan saja meningkatkan risiko, tapi meningkatkan kemungkinan gangguan aktivitas layanan perbankan nasional.
Junaidi menegaskan bahwa kepedulian pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus hadir semakin dalam, sehingga ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat "cyber security" dan "cyber protection".
Menurut dia, Kementerian BUMN dan jajaran Direksi BSI harus bersikap transparan terkait permasalahan ini.
"Penguatan keamanan siber tidak hanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab perbankan, melainkan perlu dukungan pemerintah dalam membangun model yang lebih efektif dalam mengantisipasi serangan siber di masa depan," tutupnya.
